Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengklaim tidak ada unsur fraud dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang menyatakan adanya kekurangan volume senilai Rp 14,49 miliar pada 15 paket pekerjaan.
dari LHP yang sudah kami terima tidak ada satupun temuan yang termasuk kategori fraud,” klaim Kepala Dinas PUPR NTB Ridwan Syah.
Terhadap temuan BPK, Ridwan menyebut tidak ada satupun entitas yang tidak memiliki temuan ketika dilakukan audit. Namun, selama ada komitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut, maka bisa dinyatakan klir. Terkecuali dalam temuan pemeriksaan terdapat adanya tindak pidana. Ridwan juga menyayangkan adanya pihak yang mencoba bermain dalam temuan BPK. Seperti mempolitisiasi temuan tersebut dan ingin menyeretnya untuk berhadapan dengan persoalan hukum.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Setor Rp 1 M ke Negara dari Eks Kadis Kota Bekasi Terpidana SuapKPK menyetorkan Rp 1 miliar ke negara dari terpidana kasus suap Jumhana Luthfi, yang juga eks Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemkot Bekasi.
Read more »
Gara-gara Serius Tangani Sampah, NTB Dipinang InggrisLantaran berkomitmen dalam pengelolaan sampah, NTB mendapat tawaran kerja sama dengan Inggris
Read more »
19 Tersangka Judi di Mataram, Polisi Hanya Mampu Tangkap PengepulPolda NTB telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus perjudian, akan ajukan pemblokiran
Read more »
Menteri Pertanian Jadi Nasabah Bumiputera, Ini CurhatannyaAsuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan mulai menyelesaikan pembayaran klaim yang tertunda, ini jadwalnya
Read more »
Foto : Rapat Kerja Menhub, Menteri PUPR, Basarnas dan BMKG dengan Komisi V | merdeka.comRapat tersebut membahas seputar evaluasi pelaksanaan angkutan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 serta sejumlah persoalan angkutan pertambangan dan perkebunan yang khususnya berada di daerah.,DPR,Komisi V DPR,BMKG,Basarnas,Viral Hari Ini,Menteri Perhubungan,Kementerian PUPR,Jakarta
Read more »
PUPR: Giant Sea Wall Jakarta Bukan Prioritas Pemerintah PusatKementerian PUPR menyatakan pemerintah belum memiliki kepentingan untuk memprioritaskan pembangunan Giant Sea Wall Jakarta.
Read more »