Jurnalis di Papua dan Papua Barat menyerukan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, terdapat belasan pasal yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Nusantara AdadiKompas
Jurnalis berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Taman Imbi Jayapura, Papua, Senin .
JAYAPURA, KOMPAS — Komunitas jurnalis di Papua dan Papua Barat menuntut DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada Selasa . Para jurnalis menilai terdapat belasan pasal bermasalah yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Komunitas jurnalis secara serentak menggelar aksi unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP di Kota Jayapura dan Kabupaten Manokwari pada Senin . Jurnalis di Manokwari berunjuk rasa di Jalan Lampu Merah Haji Bauw, Jalan Trikora Wosi, Distrik Manokwari Barat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Antisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton BerasAntisipasi Krisis Pangan, Bulog Papua dan Papua Baratkan Siapkan 100 Ton Beras TempoBisnis
Read more »
Jurnalis Manokwari bersama AJI menolak pengesahan RKUHP“Hasil kajian AJI, ditemukan 19 pasal dari puluhan pasal RKUHP bermasalah yang sangat jelas membungkam kebebasan Pers dan merugikan rakyat kecil dalam berdemokrasi,”
Read more »
Hambat kebebasan pers, jurnalis Papua tolak RKUHP disahkanKomunitas Jurnalis Papua dalam aksi tolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI yang direncanakan pada Selasa (6/12) ...
Read more »