Junimart: KPU tidak Perlu Konsultasi DPR Terkait Putusan MK

South Africa News News

Junimart: KPU tidak Perlu Konsultasi DPR Terkait Putusan MK
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 44 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

MK memutuskan mantan napi korupsi tak boleh jadi caleg selama lima tahun sejak bebas

Nomor 87/PUU-XX/2022 karena tidak perlu tafsir atas putusan tersebut. Junimart mengatakan KPU perlu segera mencantumkan ketetapan atas putusan MK tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum . Putusan MK itu merupakan bagian dari undang-undang yang mengikat.

Junimart menyatakan setuju dengan putusan MK tersebut selama mengikuti amar putusan pengadilan umum yang sudah inkracht yang mensyaratkan seorang narapidana dicabut hak politiknya tidak boleh mencalonkan dan atau dicalonkan dalam proses jabatan politik. Ia menilai dalam penerapan putusan tersebut harus ada penyesuaian bagi para mantan napi yang status hak politiknya sudah dicabut pengadilan umum, seperti pengadilan tindak pidana korupsi .

Sebelumnya pada Rabu , MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan. Permohonan yang dikabulkan tersebut terkait dengan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junimart: KPU tidak perlu konsultasi DPR terkait putusan MKJunimart: KPU tidak perlu konsultasi DPR terkait putusan MKWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengemukakan Komisi Pemilihan Umum tidak perlu berkonsultasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi ...
Read more »

Hubungan dengan Fuji Terhalang Restu Keluarga, Thariq Halilintar Konsultasi kepada Gus Miftah?Hubungan dengan Fuji Terhalang Restu Keluarga, Thariq Halilintar Konsultasi kepada Gus Miftah?Hubungan dengan Fuji Terhalang Restu Keluarga, Thariq Halilintar Konsultasi kepada Gus Miftah? ThariqHalilintar
Read more »

KPU Sebut Pelamar Calon PPK Sebanyak 304.602 OrangKPU Sebut Pelamar Calon PPK Sebanyak 304.602 OrangKPU menyebut pelamar calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk Pemilihan Umum Serentak 2024 berjumlah 304.602 orang.
Read more »

Anggaran KPU Gresik Tahun 2023 Capai Rp10 Miliar, Bawaslu Rp2,9 MiliarAnggaran KPU Gresik Tahun 2023 Capai Rp10 Miliar, Bawaslu Rp2,9 MiliarJelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, mendapatkan suntikan anggaran untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sebesar Rp10 miliar dari APBD Gresik tahun 2023.
Read more »

Bawaslu Diminta Utamakan Pencegahan Pelanggaran Oleh KPU di Tahapan VerfakBawaslu Diminta Utamakan Pencegahan Pelanggaran Oleh KPU di Tahapan VerfakLangkah pencegahan diminta untuk bisa diutamakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya tahapan verifikasi faktual (verfak) partai politik
Read more »

16-29 Desember 2022, KPU Sumbar Terima Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI16-29 Desember 2022, KPU Sumbar Terima Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RIKPU Sumbar terus mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 kepada para kontestan. Rabu (30/11), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Gebril Daulai memaparkan secara detil tentang penyerahan dan verifikasi persyaratan minimal dukungan pemilih bagi calon anggota DPD RI. Pasalnya, penyerahan dukungan itu sudah dekat, yakni dimulai tanggal 16 hingga 29 Desember 2022.
Read more »



Render Time: 2025-04-23 07:54:09