BPK memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Presiden Jokowi mengaku bersyukur dengan opini tersebut.
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur dengan opini tersebut.
Namun, dia mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga bahwa opini WTP bukanlah prestasi, namun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian. Pasalnya, dengan meraih opini WTP artinya laporan keuangan yang merupakan penggunaan anggaran pemerintah bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel."Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ujar Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP BPK, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin .
Dia juga berpesan agar uang rakyat yang digunakan harus bisa ikut dirasakan oleh masyarakat secara luas. "Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting, apa kemanfaatan untuk rakyat, apa kemanfaatan untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Jokowi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terima Opini WTP dari BPK, Jokowi: Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi mengatakan opini WTP tersebut bukanlah sebuah pencapaian atau prestasi, melainkan kewajiban bagi pemerintah pusat dalam menggunakan APBN.
Read more »
Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi mengatakan, masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Read more »
BPK Minta Jokowi Perintahkan Menterinya Penuhi Rekomendasi BPKBPK mendorong pemerintah melakukan upaya efektif untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Read more »
BPK: Laporan Keuangan Kemenkominfo 2022 Wajar Dengan PengecualianLaporan keuangan Kemenkominfo wajar dengan pengecualian, saat 81 kementerian/lembaga lainnya wajar tanpa pengecualian.
Read more »