Presiden Jokowi akan segera menyurati DPR untuk memulai pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera menyurati DPR untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Pekan lalu, DPR telah menetapkan rancangan beleid ini menjadi inisiatif mereka. 'Surpres saat ini sedang berproses di Mensesneg ke DPR secepatnya,' kata Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.
Sembari menunggu pembahasan di DPR, Moeldoko menyebut pemerintah juga menata ulang Daftar Inventaris Masalah hingga menyiapkan komunikasi publik. Moeldoko juga menyebut ada lima substansi penting yang masuk dalam DIM. Mulai dari masalah bias, diskriminasi, pendidikan, ketimpangan, dan yang terakhir kemiskinan.Selain itu, Moeldoko juga menyampaikan bahwa masa tugas Satuan Tugas atau Satgas PPRT yang dibentuk pemerintah juga telah diperpanjang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Agar Segera Dibahas, JALA PRT Serukan DPR Kirim Draft RUU PPRT ke PresidenJaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyerukan Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengirim surat dan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) kepada Presiden Joko Widodo agar RUU itu dapat segera dibahas.
Read more »
RUU PPRT Menanti DPR Menuntaskan Kerjanya …Proses legislasi RUU PPRT terus berjalan maju. Setelah menjadi RUU Inisiatif, DPR menyurati Presiden, dan kini tinggal menanti Surat Presiden, lalu DPR akan memulai pembahasan dan pengesahan menjadi UU PPRT. Dikbud AdadiKompas
Read more »
Moeldoko sebut surpres soal RUU PPRT segera dikirim ke DPRKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan surat presiden (surpres) mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU ...
Read more »
Penggabungan RUU Narkotika dan RUU Psikotropika untuk Atasi Kelebihan Penghuni LapasMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, meminta Komisi III DPR menunda pembahasan RUU Narkotika. Alasannya, karena RUU itu akan digabung dengan RUU Psikotropika. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Mahfud MD Minta ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud MD menyampaikan, pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020
Read more »