Presiden Jokowi meminta BNPB menambah infrastruktur untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Salah satunya yaitu menambah vegetasi penghambat ombak tsunami hingga thypoon atau badai di pesisir pantai.'Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Semua negara juga sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada kemudian ada, karena perubahan iklim,' kata Jokowi dalam Rakornas BNPB di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 23 Februari 2022.
Contohnya seperti pandemi Covid-19 yang tak terbayangkan sebelumnya. 'Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa dan negara,' ujarnya.Ketiga, Jokowi meminta pencegahan diutamakan, meski ada beberapa yang tak bisa dicegah seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Akan tetapi, ia menyebut banyak bencana bisa dikurangi dan dicegah seperti banjir dan longor.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Indonesia Rawan Bencana, Jokowi Minta Basarnas Manfaatkan TeknologiJokowi mengatakan, Basarnas harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini.
Read more »
Ucapan Selamat Jokowi kepada Tim Bulutangkis IndonesiaPresiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada tim bulutangkis Indonesia yang berlaga di Badminton Asia Team Championship 2022. Indonesia tampil hebat!
Read more »
Pesan Jokowi dan Megawati untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto | Kabar24 - Bisnis.comAndi Widjajanto resmi dilantik sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin, 21 Februari 2022.
Read more »
Jokowi Tak Perlu Persetujuan DPR untuk Angkat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara | merdeka.comTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menjelaskan Jokowi nantinya cukup memberitahukan kepada DPR soal sosok yang akan mengisi posisi itu. Sehingga, tidak ada mekanisme fit and proper test yang dilakukan DPR layaknya penetapan Kapolri atau Panglima TNI.
Read more »