Jokowi: Pemerintah Dahulukan Beri Insentif Motor Listrik
Presiden Jokowi di IIMS 2023. ©2023 Merdeka.com) menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda dua atau sepeda motor listrik. Sebab, masa tunggu atau inden mobil listrik yang dibeli konsumen masih terlampau lama, bahkan ada yang mencapai satu tahun.
"Tentu saja yang didahulukan akan motor dulu. Wong tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya ngantri-nya ada yang setahun, ada yang 2 bulan, 6 bulan indent, apalagi diberi insentif," kata Jokowi usai menghadiri Indonesia International Motor Show 2023 diDia menjelaskan, saat ini antusiasme masyarakat untuk membeli kendaraan listrik cukup tinggi sebagaimana terlihat dari angka pemesanan kendaraan.
Jokowi menjamin pemerintah akan melakukan perhitungan dan kalkulasi yang matang sebelum resmi menetapkan insentif kendaraan listrik."Insentif masih dihitung terus oleh Kementerian Keuangan, berapa yang pertama untuk mobilnya, dan berapa untuk motornya," ujarnya.Untuk itu, dia meminta industri otomotif untuk bergeser ke kendaraan listrik, mengingat kendaraan listrik sedang tren di berbagai negara.
"Jadi investor sekarang kalau dia ingin membuat katop atau prekursor harus stop dulu, harus masuk ke EV baterai sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari industri yang kita miliki," jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Sebut Pemerintah Akan Beri Jaminan Pemilu 2024 AmanMahfud mengkhawatirkan setelah Pemilu 2024 soal janji-janji yang diberikan oleh calon presiden yang bakal maju nantinya.
Read more »
Panja BPIH Komisi VIII DPR Beri Waktu Pemerintah Negosiasi di Arab SaudiAda tiga hal yang bisa dinegosiasikan dengan Arab Saudi karena itu bukan wewenang Kementerian Agama
Read more »
Biaya Haji Disepakati, DPR Minta Pemerintah Beri Layanan TerbaikBiaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12 atau jemaah menanggung biaya sebesar 55,3%.
Read more »
Kemarin, pesan Jokowi untuk WWF hingga Perppu Ciptaker beri kepastianBeragam berita ekonomi telah disiarkan Kantor Berita ANTARA sepanjang Rabu (15/2) kemarin, mulai dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan mengenai ...
Read more »
Soal Vonis Ferdy Sambo hingga Bharada E, Jokowi: Itu Wilayah Yudikatif, Pemerintah tidak Bisa Ikut CampurPresiden Jokowi mengatakan vonis terhadap Ferdy Sambo dan lainnya termasuk Bharada E, itu merupakan wilayah pengadilan.
Read more »
Keras! Uang Orang RI di Singapura Bakal Ditarik PulangPemerintah mengindikasikan, keinginan pemerintah bahwa devisa hasil ekspor (DHE) harus dikonversi ke rupiah.
Read more »