Jokowi menginstruksikan jajaran kementerian dan pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan dokumen kajian HIAs demi pembangunan wisata Borobudur
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan dokumen kajian dampak warisan atau Heritage Impact Assessments dari Destinasi Wisata Indonesia, khususnya Borobudur.
“Presiden beri arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assessments yang telah diajukan awal maret 2023 agar dapat persetujuan dari UNESCO dan ini harus dilakukan dengan kesungguhan, karena kita ingin bangun pariwisata di Borobudur yang beraspek budaya, konservasi, dan juga beri dampak positif yang berkualitas dan berkelanjutan,” imbuhnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa .
“Aturan ini [diminta] rampung sebelum September agar 5 destinasi wisata superpriortas yg dicanangkan oleh pemerintah bisa selesai dibangun dan mendorong percepatan kepulihan pariwisata dengan target jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia,” ujarnya. Selanjutnya, dia menyebutkan upaya Pemerintah untuk merealisasikan Borobudur sebagai destinasi wisata superprioritas adalah melalui interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun termasuk Yogyakarta International Airport , jalan tol, jalur kereta api dan juga beberapa destinasi yang ada di sekitar di kawasan borobudur termasuk Balai Ekonomi Desa , dan desa wisata lainnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Minta Pensiun, Ini Deretan Jabatan yang Diemban Megawati Era Pemerintahan JokowiMegawati Soekarnoputri mengaku ingin pensiun dari sejumlah jabatan pemerintahan yang hingga kini masih ia pegang. jabatan itu diberikan oleh Presiden Jokowi.
Read more »
Jumlah Pegawai Non ASN Membengkak, Jokowi Minta Tak Ada PHK MassalMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait membengkaknya jumlah pegawai non ASN. Menurut dia, jumlah pegawai non ASN mencapai 2,4 juta.
Read more »
Ayahnya Ditangkap Saat Melaut di Papua Nugini, Anak di Baubau Ini Minta Bantuan Presiden JokowiSeorang anak di Bau-Bau Sulawesi Tenggara meminta dari Presiden Jokowi membantu membebaskan ayahnya yang ditangkap angkatan laut Papua Nugini saat mencari ikan
Read more »
Jokowi minta birokrasi tak boleh berbelit-belit dan berikan dampak“Arahan bapak Presiden ini bahwa birokrasi ini harus berdampak. Birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu beliau berharap ini birokrasi jadi lincah dan cepat,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Read more »
Calon PPPK Susah Lolos, Jokowi Minta Passing Grade Tes Seleksi Dikaji Ulang KemenPAN RBPresiden Joko Widodo meminta KemenPAN-RB mengkaji ulang passing grade alias standar kelulusan bagi tes seleksi PPPK.
Read more »
Jokowi Minta Birokrasi Berdampak dan Lincah dengan Layanan DigitalJokowi mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat melalui pemanfaatan layanan digital
Read more »