Presiden Jokowi menyatakan keputusan pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah bulat.
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menyatakan keputusan pemindahan ibu kota baru ke Ibu Kota Negara Nusantara sudah bulat. Dia pun meminta TNI/Polri menuruti ketetapan tersebut, karena mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas nama demokrasi.
"Hati-hati dengan ini, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia. * Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bukan Ahok, Ini Nama Calon Pilihan Jokowi yang Diduga Bakal Jadi Kepala Otorita IKNMuncul satu nama yang diduga kuat dipilih oleh Jokowi sebagai calon Kepala Otorita IKN Nusantara.
Read more »
Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Tak Bisa Diperdebatkan | merdeka.comJokowi menjelaskan, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan mendisiplinkan masyarakat. Sebab itu mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar polisi dan TNI tidak ikut campur terkait urusan demokrasi.
Read more »
Jokowi Instruksikan TNI-Polri Kuasai Artificial Intelligence hingga BlockchainJokowi mengatakan TNI - Polri harus memiliki talent atau anggota yang memiliki bakat di bidang digital.
Read more »
Jokowi Ingatkan Istri TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal | Kabar24 - Bisnis.comJokowi meminta anggota TNI-Polri untuk mendisiplinkan anggota keluarganya dan mengingatkan para istri untuk tidak mengundang penceraham radikal.
Read more »
Presiden Jokowi Ingatkan TNI - Polri Tak Punya DemokrasiJokowi menyatakan tidak lagi ada jajaran TNI-Polri dan keluarganya yang protes mengenai keputusan tersebut.
Read more »
Jokowi soal Istri Personel TNI-Polri Undang Penceramah Radikal: Tentara dan Polisi Tidak Bisa BegituPresiden Joko Widodo menegaskan kepada istri dari personel TNI-Polri untuk tidak mengatasnamakan demokrasi saat mengundang penceramah radikal dalam pengajian.
Read more »