Peraturan terkait sertifikat halal akan semakin ketat di tahun 2024. Namun berkat adanya Perppu Ciptaker, proses sertifikasi halal bagi UMK pun akan lebih cepat.
"Self declare ini kan ada masa pendampingan proses produk halal. Jika sebelumnya pendampingan belum diatur lamanya berapa hari, maka sekarang proses pendampingan harus diselesaikan dalam 10 hari," ujar pria yang akrab disapa Aqil ini.
Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa wewenang pemberian ketetapan halal juga telah berganti. Sebelumnya ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara saat ini ditetapkan oleh Komite Fatwa Halal. "Demikian juga dari pemberian ketetapan halal. Jika sebelumnya ini dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, maka dengan Perppu ini disampaikan untuk proses self declare, penetapan halal dilakukan oleh Komite Fatwa Halal yang akan dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri," imbuhnya.Aqil menjelaskan, berbagai penyempurnaan ini, tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja.
Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia , MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.
Selanjutnya, Aqil menjelaskan, bahwa Perppu Cipta Kerja ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sejak awal Januari 2023, Presiden Joko Widodo kemudian mengajukan Perppu Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.untuk produk buatannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perppu Ciptaker Jadi Solusi Cegah Penyalahgunaan KekuasaanPerppu Ciptaker dinilai merupakan solusi lain UU Ciptaker yang dinyatakan MK pada 2020 inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki
Read more »
Perppu Cipta Kerja Berdampak Pada Proses Sertifikasi Halal, Ini Penjelasan Kemenag'Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia,'
Read more »
UMK Binaan PLN di NTB Menembus Pasar Ekspor |Republika OnlineUMK mendapatkan pembinaan langsung dari PLN melalui program TJSL.
Read more »
TJSL PLN Serap 4.019 Tenaga Kerja Lokal Sejumlah DaerahDengan pendampingan dan pelatihan keterampilan kelompok UMK, PLN berharap bisa mendorong terciptanya green ekosistem.
Read more »
Kritisi Perppu Cipta Kerja, Rektor ITB-AD: Hanya Ilusi, Bukan SolusiRektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rektor Institut Teknologi...
Read more »
Dari Undang-undang Jadi PerppuMeski mengurangi satu undang-undang dari daftar “omnibus law” muatan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 relatif sama dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU 11/2020 hanya berganti baju menjadi Perppu. kajiandata AdadiKompas
Read more »