Konflik di Papua melibatkan senjata api. Pertanyaannya, dari mana Organisasi Papua Merdeka memperoleh senjata dan amunisi? Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menerbitkan sebuah laporan lengkap jejak perdagangan senjata di sana.
Laporan setebal 75 halaman itu dipublikasikan pada Jumat di Jayapura, Papua. Data perdagangan senjata dan amunisi diperoleh dari putusan pengadilan dan pemberitaan media. Peneliti juga melakukan wawancara pelaku, terpidana, terdakwa, pengacara, Komnas HAM dan Polda Papua. Penelitian dilakukan di Jayapura, Wamena dan Nabire dalam rentang periode putusan pengadilan pada 2011-2021.
Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar, menjelaskan dari seluruh kasus yang disidangkan di pengadilan selama 10 tahun terakhir, 51 orang ditetapkan sebagai pelaku, sebanyak 31 orang di antaranya adalah masyarakat sipil, 14 anggota TNI dan enam anggota polisi. Di luar itu, masih ada sekitar 10 pelaku yang masuk daftar pencarian orang dan lebih dari 20 pihak terkait yang tidak diproses hukum. Transaksi perdagangan senjata dan amunisi ini mencapai lebih dari Rp 7,2 miliar.
“Karena perdagangan senjata api dan amunisi itu fenomena gunung es, kami meyakini bahwa peristiwa yang terungkap itu hanya 30-50 persen. Jadi kalau dibilang dana barang bukti sekitar Rp7 miliar, maka kita bisa memastikan itu sekitar Rp20 miliar lebih sebenarnya,” kata Anum dalam presentasi hasil penelitian di Jayapura, Jumat .Ada empat jalur perdagangan senjata yang dicatat ALDP dalam laporan ini. Pertama adalah penjualan dari aparat TNI atau Polri kepada masyarakat umum.
“Mereka yang di atas itu tidak terungkap. Jadi yang selalu diproses adalah pelaku di lapangan. Padahal jelas, setiap senjata itu ada nomor serinya. Jadi kalau misalnya aparat TNI mau menindak tegas aparatnya, aparat kepolisian juga demikian, seharusnya bisa diungkapkan, siapa pelaku mulai dari jaringan yang di atas hingga pelaku di lapangan,” papar Anum.
ALDP juga melaporkan, uang yang berputar dalam jual beli senjata di Papua berasal dari Dana Desa, dana hasil tambang dan dana yang beredar saat pesta demokrasi. Satu butir peluru dihargai antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu. Sepucuk pistol harganya antara Rp15 juta hingga Rp100 juta. Sedangkan senapan M16 dan M4 dibanderol harga Rp90 juta sampai Rp.330 juta per unitnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU Provinsi Baru Papua Disahkan, Jaminan Hak Rakyat Papua dan Pemerataan PembangunanUU Provinsi Baru Papua Disahkan, Jaminan Hak Rakyat Papua dan Pemerataan Pembangunan: Dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah di Papua untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
Read more »
Tanggapi DOB Papua, PGI Papua Ingatkan Masih ada Uji Materi Berlangsung di MK“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK.'
Read more »
RUU Daerah Otonom Baru Papua Resmi Jadi Undang-UndangTiga RUU DOB Papua itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Read more »
DPR setujui tiga RUU DOB Papua jadi undang-undangDPR menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonom baru (DOB) Papua menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, ...
Read more »
Polda Papua, PN dan Kejari Jayapura MOU Terkait Denda Tilang Sistem ETLEKegiatan tersebut dibuka oleh Wadir Lantas Polda Papua AKBP I Made Budi Darma S.E di dampingi Waka Polresta Jayapura Kota AKBP Supraptono , S.Sos., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala kejaksaan Negeri Jayapura Lukas A. Sinuraya, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H, Kepala Cabang PT . Bank Rakyat Indonesia Ermana S. Irawan, dan PT . Pos Indonesia Arya Febrianto, serta sekitar 20 orang tamu undangan.
Read more »