Ramai petisi online berisi protes Tukin PNS tidak 100%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun angkat bicara merespons petisi itu
atau Tunjangan Hari Raya ASN 2023. Isi petisi itu juga menyerukan kepada pemerintah merevisi aturan THR karena komponen tukin alias tunjangan kinerja belum 100% seperti sebelum pandemi COVID-19
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2023 tentang THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan 2023. Petisi yang dimulai oleh akun @persada sm809 pada laman resmi change.org, meminta Presiden Joko Widodo merevisi PP tersebut.Sampai Sabtu pukul 04.30 WIB, petisi itu telah ditandatangani 3.000 akun pendukung dan masih akan naik terus jumlahnya.
Menurutnya, 3 tahun terakhir ini telah menjadi bentuk pengabdian ASN kepada negara di tengah berbagai cobaan yang menghampiri. Akan tetapi, jerih payahnya dianggap tidak dihargai oleh pemerintah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Muncul Petisi Tolak THR PNS Tak 100%, Pegawai Pajak DisindirPetisi online muncul usai pemerintah mengumumkan komponen tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS).
Read more »
Muncul Petisi Tolak THR PNS Tak 100%, Anak Buah Sri Mulyani Respons BeginiKementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait munculnya petisi online yang meminta pemerintah merevisi aturan THR Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK).
Read more »
Protes THR Tak 100%, PNS Bikin Petisi hingga Sindir Pegawai PajakPetisi online muncul meminta pemerintah merevisi aturan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS).
Read more »
Irjen Kemenkeu panggil 47 pegawai Kemenkeu untuk konfirmasi LHKInspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah memanggil sekitar 47pegawai Kementerian keuangan untuk mengkonfirmasi informasi ...
Read more »
Irjen Kemenkeu Panggil 47 Pegawainya untuk Konfirmasi LHKPemanggilan pegawai Kemenkeu ini menjadi bagian dari pengawasan rutin yang terus dilakukan Irjen Kemenkeu.
Read more »
Korupsi Tunjangan Kinerja Ramai-ramai di Kementerian ESDMUpaya reformasi birokrasi seperti pembagian tunjangan kinerja serta digitalisasi pengadaan barang dan jasa digadang-gadang sebagai solusi yang lebih efektif untuk mengurangi korupsi ketimbang penegakan hukum seperti operasi tangkap tangan. KoranTempo
Read more »