Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan keterangannya soal upah minimum di UU Cipta Kerja.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, SOLO - Kementerian Ketenagakerjaan melontarkan sejumlah janji kepada buruh soal aturan upah minimum di UU Cipta Kerja.
Salah satu hal yang saat ini menjadi sorotan adalah masalah aturan upah minimun buru di UU Cipta Kerja. Berdasarkan pasal 88C penetapan Upah Minimum Provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur.Banyak asumsi muncul di kalangan masyarakat tentang aturan upah minimum ini. Akan tetapi, Kemnaker akhirnya angkat bicara dan memberika penjelasan.
Selanjutnya, terkait upah buruh, tidak ada perubahan pada sistem pengupahan. Upah, lanjut mereka, dapat dihitung berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rincian Pesangon Karyawan PHK dalam UU Cipta KerjaUU Cipta Kerja mengatur pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Read more »
Kemnaker Akan Awasi Pemotongan Upah Sesuai Kesepakatan dengan PekerjaKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), akan memastikan pelaksanaan Permenaker 5 tahun 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku
Read more »
Partai Buruh Optimistis terhadap Pengajuan Gugatan UU Cipta KerjaPartai Buruh dan serikat pekerja menyatakan akan mengadakan aksi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja.
Read more »
Kemnaker Tegaskan Pengusaha Tak Boleh Cicil THR, Paling Lambat H-7 LebaranKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini tidak boleh dicicil.
Read more »
Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru DisahkanPuan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024.
Read more »
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MKWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai masyarakat yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang kini menjadi Undang-Undang (UU) bisa menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nasional DPR
Read more »