Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut juga meminta pemerintah agar segera mengantisipasi dampak dari gejolak yang terjadi di dunia,
KETUA DPR RI Dr Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan dan hasil rapat kerja yang dilakukan bersama, hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR RI. Merujuk Pasal 20A UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menjelaskan bahwa selama Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 yang dibuka sejak 15 Maret 2022, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan fungsi pengawasan dan telah menindaklanjuti setidaknya 9 masalah besar yang berkembang di masyarakat antara lain; permasalahan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; pelaksanaan pembelajaran tatap muka , dan percepatan program vaksinasi dan booster vaksin Covid-19.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Resmi! DPR-Pemerintah Tetapkan Ongkos Haji 2022 Rp 39,8 JutaPenetapan itu dilakukan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama malam ini.
Read more »
KPU: Anggaran Pemilu 2024 Diajukan Rp76,6 T, Masih Bisa DireviewKPU akan segera membahas lagi bersama DPR dan pemerintah agar anggaran Pemilu 2024 masih bisa diefisienkan.
Read more »
Mensos Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Setujui Anggaran Rp78 Triliun untuk Kementrian Sosial - Pikiran-Rakyat.comKementrian Sosial melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Dalam rapat dibahas terkait anggaran sesuai Pagu SOTK.
Read more »
Utut Sebut Fraksi PDIP Belum Beri Keputusan soal Anggota DPR yang Nonton Video Mesum Saat Rapat - Tribunnews.comDPR RI belum memberi keputusan terkait anggotanya yang kedapatan menonton video porno atau video mesum saat rapat.
Read more »
DPR Desak Pemerintah Bayar Kompensasi BBM & Listrik Rp 109 T!Komisi VII DPR RI yang mengurusi sektor energi meminta pemerintah segera membayar kompensasi atas penjualan BBM dan listrik kepada Pertamina dan PLN.
Read more »