Kemensos resmi mencabut izin pengumpulan uang dan barang Yayasan ACT.
Kementerian Sosial memutuskan untuk mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap tahun 2022.
Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi usai yayasan tersebut bermasalah terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan."Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Rabu .
Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya hanya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.Mahfud MD Tegaskan ACT Harus Diproses Hukum Pidana Jika Terbukti Selewengkan Dana Kemanusiaan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kementerian Sosial Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACTKemensos mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022,
Read more »
Ramai Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Mensos Risma Berhak Cabut Izin PUB ACT - Pikiran-Rakyat.comMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berhak mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) lembaga filantropi ACT.
Read more »
Kemenag: Izin ACT adalah Wewenang Kementerian Sosial |Republika OnlineKemenag mengingatkan pengurus Baznas dan LAZ hindari hedonisme.
Read more »
Kondisi Terkini Kantor ACT Ciamis Setelah Dugaan Penyelewengan Dana ACT Jadi SorotanKantor ACT di Ciamis tutup beriringan dengan dugaan penyelewengan dana ACT oleh petingginya.
Read more »
Pemprov DKI bakal evaluasi kerja sama dengan ACTPemprov DKI Jakarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerja sama yang dilaksanakan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyusul munculnya ...
Read more »
Kasus Dana ACT, Komisi 8 DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi Lembaga FilantropiAnggota DPR berharap kasus ACT ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur lembaga-lembaga filantropi. TempoNasional
Read more »