Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah lebih serius terkait penarikan pajak influencer hingga buzzer.
Sebab, pergerakan transaksi ekonominya masih kalah dibanding maraknya kebiasaan pamer kekayaan di sosial media. Harapannya, pajak yang dibayar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Indonesia.
Inge mengatakan, selama secara persyaratan subyektif dan obyektif terpenuhi, influencer hingga buzzer termasuk kategori wajib pajak. Karena itu mereka wajib memiliki Nomor Pelanggan Wajib Pajak . Inge mengatakan mereka yang sudah memenuhi persyaratan baik subyektif dan obyektif, lalu tidak punya NPWP memiliki konsekuensi dikenakan tarif lebih tinggi pemotongan pajaknya. Karena itu kalau penghasilannya sudah dipotong pajak, bukti potongnya harus disimpan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Implementasi Aturan Pajak hingga Lonjakan Harga Energi Picu Kenaikan Inflasi 2022 | merdeka.comKepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menilai inflasi sepanjang tahun 2022 akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi inflasi tahun 2021. Alasannya, tahun ini ada sejumlah kebijakan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memicu kenaikan harga ditengah pemulihan ekonomi.
Read more »
Pajak Naik, Dokumen Proyek di Buleleng Terpaksa Dikaji UlangKenaikan persentase pajak yang berlaku sejak Jumat (1/4) lalu, ternyata berpengaruh terhadap proyek fisik yang ada di Kabupaten Buleleng.
Read more »
Viral! Pemerintah Kritik Balik Pendeta Gilbert dengan PajakPemerintah kritik balik Pendeta Gilbert Lumoindong dengan pajak viral di media sosial.
Read more »
Tips Bayar Pajak Lewat Bank Tepat Waktu dan Bebas Biaya AdminMasyarakat dinilai belum seluruhnya disiplin membayar pajak. Nah, kini ada solusi agar wajib pajak makin patuh membayar.
Read more »
Sempat Ditunda, Pajak Karbon Dipastikan Berlaku 1 Juli!Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pelaksanaan pajak karbon akan diterapkan 1 Juli 2022. Awalnya kebijakan ini akan berlaku 1 April 2022.
Read more »
Implementasi Aturan Pajak hingga Lonjakan Harga Energi Picu Kenaikan Inflasi 2022 | merdeka.comKepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menilai inflasi sepanjang tahun 2022 akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi inflasi tahun 2021. Alasannya, tahun ini ada sejumlah kebijakan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memicu kenaikan harga ditengah pemulihan ekonomi.
Read more »