DIKELUARKANNYA aturan mengenai tindak pidana pada kasus pemerkosaan di Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan). Sumber:
DIKELUARKANNYA aturan mengenai tindak pidana pada kasus pemerkosaan di Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Komisi Nasional Perlindungan Perempuan . Pasalnya, hal tersebut akan membuka ruang kerugian bagi perempuan dan anak.
"Sementara itu, dijelaskan juga, ada persetubuhan yang dilakukan saat perempuan tidak sadar, dan itu ancaman hukumannya lebih rendah lagi. Dan ada juga pencabulan yang ancaman pidananya juga berbeda," beber Andy. Belum lagi kasus pemerkosaan di ranah publik yang sudah mencapai 459 kasus. Selain itu, kasus pemerkosaan juga bisa saja hadir di 281 kasus pencabulan dan 359 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan sepanjang 2021.
Pertama, pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan serius yang memang harus diatur dalam UU hukum pidana yang terkodifikasi. Dan itu dianggap pemerintah mampu diakomodir dalam RUU KUHP. "Kedua, ada jaminan dari tim perumus bahwa keberadaan RUU TPKS akan langsung diikuti oleh keberadaan RUU KUHP," imbuh dia.
Saat itu, pasal dalam yang mengatur perihal konsep pertanggungjawaban dan pengurangan pidana yang berbasis pada kondisi berdasarkan penilaian persoalan, bukan pada status disabilitas seseorang, ditolak masuk pada UU disabilitas oleh pemerintah dan DPR. Sama persis, pemerintah dan DPR berjanji bahwa pasal itu kemudian akan dimasukkan pada RUU KUHP kelak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerkosaan Tidak Masuk RUU TPKS, Komnas Perempuan Nilai Sebuah KemunduranKetua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai RUU TPKS yang tidak mencantumkan pembahasan tentang pemerkosaan oleh DPR dan pemerintah sebagai sebuah kemunduran....
Read more »
Komnas Perempuan paparkan dampak pemerkosaan tidak masuk RUU TPKSKomisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan dampak dari tindakan tindak pidana pemerkosaan tidak masuk ke dalam Rancangan ...
Read more »
Pemerkosaan tak Masuk RUU TPKS, Ini Dampaknya Menurut Komnas Perempuan |Republika OnlinePanja RUU TPKS beralasan tak ingin adanya tumpang tindih dengan RKUHP.
Read more »
RUU TPKS, ICJR Rekomendasi 3 Poin Termasuk Kekerasan Seksual OnlinePemerintah dan DPR akan menyempurnakan rumusan kekerasan berbasis gender online Senin (4/4/2022).
Read more »
62 Persen Konstituen PKS Mendukung Pengesahan RUU TPKSPKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
Read more »
Anggota Panja Klaim RUU TPKS Punya Keberpihakan Terhadap KorbanChristina menuturkan, pembahasan RUU TPKS berjalan dengan dinamis dan positif. Menurut politikus Partai Golkar ini, Panja dan pemerintah memiliki semangat yang sama untuk merampungkan RUU TPKS.
Read more »