Parlemen Irak mengesahkan UU yang mengatur normalisasi hubungan dengan Israel sebagai tindakan kriminal dan pelanggar bisa dijatuhi hukuman berat.
sebagai tindakan kriminal dan pelanggaran hukum tersebut dapat dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
UU berjudul"Mengkriminalisasi Normalisasi dan Pembentukan Hubungan dengan Entitas Zionis" itu telah disetujui pada Kamis dengan 275 legislator memberikan suara mendukungnya di majelis 329 kursi Irak., Parlemen mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa UU itu adalah cerminan sejati dari kehendak rakyat.
UU baru juga menimbulkan risiko bagi perusahaan yang bekerja di Irak dan terbukti melanggar hukum, yang berlaku untuk semua orang Irak, lembaga negara dan independen, serta orang asing yang bekerja di negara itu, menurut teks yang dibawa oleh Kantor Berita Irak .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Warga Irak Sambut Gembira Pengesahan Undang-Undang Larangan Kerja Sama dengan IsraelWarga Irak merayakan pengesahan undang-undang yang mengkriminalisasi segala hubungan kerja sama dengan Israel di Tahrir Square, Baghdad pada Kamis (26/5/2022) waktu setempat. Ratusan orang berkumpul di tahrir square/ kota baghdad/ irak/ pada kamis waktu setempat.
Read more »
Irak Resmi Punya Undang-Undang Anti-Israel, Ratusan Warga Bersorak di Baghdad - Pikiran-Rakyat.comIrak mengesahkan Undang-Undang Anti-Israel, keputusan tersebut disambut hangat oleh ratusan rakyat mereka.
Read more »
Peneliti Sebut Revisi UU Cipta Kerja Mestinya Mereplikasi Keterbukaan UU TPKS - Pikiran-Rakyat.comPadahal, salah satu amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat yang mau mengkritisi .
Read more »
Bertemu Petinggi PBB, Puan Singgung UU TPKS Pendukung Perlindungan PerempuanKetua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid.
Read more »
Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tolak UU PPP, DPR: Itu Hak MerekaDPR mengaku siap menerima aspirasi Partai Buruh bersama Serikat Buruh yang bakal menggelar demo besar-besaran menolak pengesahan RUU PPP.
Read more »
Kontra Pendapat Mahfud MD TNI/Polri Aktif Jadi Penjabat, Politikus PAN Merujuk UU Pilkada dan TNIUndang-Undang TNI menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Read more »