Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pengibaran bendera partai politik di tempat ibadah, seperti masjid, melanggar aturan.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pengibaran bendera partai politik di tempat ibadah, seperti masjid, melanggar aturan dan tidak baik bagi keutuhan jamaah.
Dalam aturan yang berlaku, tidak boleh melakukan kampanye atau pengibaran maupun pembentangan atribut partai di kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dia mengingatkan masjid memiliki banyak jamaah, dan belum tentu seluruh jamaah itu memiliki aspirasi politik yang sama. Sehingga pengibaran bendera partai di masjid menurutnya bisa berdampak tidak baik bagi jamaah.
Sebelumnya bendera Partai Ummat dikabarkan membentang di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu Cirebon telah meminta keterangan kepada pengurus Partai Ummat terkait peristiwa pengibaran bendera di dalam Masjid Raya At-Taqwa, dan belum bisa menerapkan sanksi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wapres Maruf Amin Buka Suara Soal Perombakan Kabinet |Republika OnlineWapres tegaskan Presiden bisa kapan pun melakukan perombakan.
Read more »
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Jika Mau, Presiden Bisa Kapan Saja Lakukan ReshuffleWapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi dan bisa dilakukan kapan saja.
Read more »
Soal Gugatan Sistem Pemilu, Wapres Amin Serahkan Putusan ke MKWakil Presiden Ma’ruf Amin merespons uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu proporsional daftar terbuka di MK. Wapres menyerahkan putusan soal hal itu kepada MK. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Wapres Maruf Amin Harap Jumlah Muzakki Meningkat: Agar Tidak Ada Orang MiskinWapres Ma&039;ruf Amin menyampaikan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan muzakki adalah melalui ajakan.
Read more »
Wapres Maruf Amin Tegaskan SPBE Dorong Indonesia Bebas StuntingHambatan yang dihadapi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yaitu kurang adanya sinkronisasi data stunting di Indonesia.
Read more »
PPKM Dicabut, Wapres Maruf Amin: PeduliLindungi Tetap DipakaiWHO menegaskan agar masyarakat Indonesia tetap waspada. Wapre Ma&039;ruf Amin meminta masyarakat agar selalu menjaga prokes.
Read more »