Presiden Jokowi memahami kebijakan larangan ekspor CPO akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian
Jakarta, CNBC Indonesia
Berdasarkan catatan Tim Riset CNBC Indonesia, pemerintah diperkirakan kehilangan penerimaan negara dan pungutan ekspor hingga Rp 13 per triliun per bulan akibat kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah ."Saya tahu negara perlu pajak perlu, devisa perlu surplus neraca perdagangan tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," kata Jokowi dikutip Jumat .
"Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua punya niat memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuuhan dalam negeri bisa tercukupi," ujarnya. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menilai kebijakan larangan ekspor kurang begitu efektif dalam menstabilkan minyak goreng.
Berkaca dari data neraca dagang per Maret 2022, nilai ekspor CPO mencapai US$3 miliar setara Rp43 triliun/bulan.