Sejak revisi UU KPK disahkan pada 2019, kerja KPK dinilai kian melemah. Tak hanya dari sisi penindakan, tetapi juga komitmen pimpinan dalam menjaga kode etik. Polhuk AdadiKompas lordjune
Spanduk berisi penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ditempelkan di pagar Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa . Mereka menolak revisi UU KPK yang dianggap tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
JAKARTA, KOMPAS — Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch sepanjang 2021 memperlihatkan buruknya kinerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari target penyelesaian 120 kasus dalam setahun, hanya 32 kasus yang diselesaikan. Jumlah kasus yang ditangani juga cenderung turun selama tiga tahun terakhir.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Lalola Easter memaparkan, ada kecenderungan penurunan dalam penindakan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama tiga tahun terakhir. Pada 2019, KPK menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, jumlah itu turun pada 2020 menjadi 15 kasus dengan 75 tersangka. Kemudian pada 2021, KPK menangani 32 kasus dan menetapkan 115 tersangka.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AS Soroti Lili Pintauli, Mahfud Sebut Urusan KPK Bukan KabinetPenyikapan itu karena isunya disoroti oleh Kemlu AS, dan juga karena hal tersebut sudah menjadi isu di dalam negeri.
Read more »
Tanggapi Kritik BEM UI ke KPK, Novel Baswedan Singgung Pimpinan dan Dewas - Pikiran-Rakyat.comNovel Baswedan buka suara menanggapi kritik yang disampaikan BEM UI kepada KPK pada Minggu, 17 April 2022.
Read more »
Kasus Lili Pintauli Disorot AS, Begini Tanggapan Pimpinan KPK | Kabar24 - Bisnis.comWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara terkait kasus Lili Pintauli Siregar yang disoroti Amerika Serikat (AS).
Read more »
Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas KPK Harap Pertamina Kooperatif | merdeka.comLili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gratifikasi tersebut yakni tiket motoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.
Read more »
KPK Respons Laporan HAM AS soal TWK dan Lili PintauliKPK menganggap perihal asesmen TWK pegawai KPK dan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar adalah persoalan yang telah selesai.
Read more »
KPK hormati laporan HAM AS soal TWK dan Lili PintauliKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati adanya laporan praktik hak asasi manusia (HAM) yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat ...
Read more »