Indonesia Memanggil 57+ (IM57+) Institute menilai, terjadi kemunduran kepercayaan publik terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) saat ini ketimbang dulu masih bernama Majelis Etik KPK. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Memanggil 57+ Institute menilai, terjadi kemunduran kepercayaan publik terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini ketimbang dulu masih bernama Majelis Etik KPK. Dewas dianggap lebih seperti penasihat hukum pimpinan KPK.
Sebelumnya, IM57+ juga sudah mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan Dewas KPK terhadap Lili Pintauli Siregar dalam kasus kebohongan publik. Lembaga yang menaungi eks pegawai KPK korban Tes Wawasan Kebangsaan itu kecewa karena Dewas tidak menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua KPK tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Buka Peluang Jerat TPPU Terhadap Bupati Penajam Paser UtaraKPK mentersangkakan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kab Penajam Paser Utara tahun 2021-2022.
Read more »
KPK Berusaha Kumpulkan Politisi dan Parpol Agar Berorientasi Memberantas KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha mengumpulkan para politisi dan partai politik agar betul betul memiliki orientasi yang tajam dalam pemberantasan kor
Read more »
KPK Minta Instansi Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi SPI 2021KPK meminta Kementerian.Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah (KLPD) segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021. Komisi...
Read more »
Ketua KPK: Jangan ada sistem yang ramah dalam praktik korupsiKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengingatkan kepada kepala daerah bahwa jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik ...
Read more »
KPK Dalami Pengajuan Izin Usaha Terkait Dugaan Korupsi Bupati Konawe Utara |Republika OnlinePerbuatan Aswad Sulaiman diduga telah merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.
Read more »
KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.
Read more »