ICW juga mengingatkan kepada parpol lain supaya tetap berpegang teguh pada hukum pemilu dan tidak mengikuti langkah PKB, Golkar, dan PAN, yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah partai politik atau parpol yang ikut mengusulkan atau mendukung penundaan Pemilu 2024 diminta tidak melanjutkan usulan tersebut oleh Indonesia Corruption Watch .
"ICW mendesak seluruh partai politik untuk konsisten pada Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan bersama-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu," jelasnya. 2 dari 3 halamanAlasan Tidak RelevanMenurut Egi, penundaan Pemilu 2024 dengan alasan demi stabilitas ekonomi, sangat tidak relevan. Sebab, dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen dan berpotensi naik pada 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Setelah Prabowo Tolak Penundaan Pemilu, PKS Ajak Fokus Persiapkan Pemilu 2024 BerkualitasGELORA.CO -Penolakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atas usulan penundaan pemilu yang didengungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Isk...
Read more »
Tandingi Wacana Penundaan Pemilu 2024, Muncul Petisi Percepat Pemilu 17 Agustus 2023Di tengah ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh petinggi partai politik, kini muncul petisi untuk mempercepat pemilu. Petisi ini menginginkan...
Read more »
Patuhi Konstitusi, Gerindra Resmi dan Tegas Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024GELORA.CO -Partai Gerindra tampaknya menjadi bagian dari kubu yang tidak setuju dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024, yang akan diiku...
Read more »
Usulan Tunda Pemilu 2024 Mencuat, Partai Demokrat: Itu Usulan yang Tidak Bertanggung Jawab!Ada apa sesungguhnya di balik bergulirnya usulan penundaan Pemilu 2024?
Read more »
Wakil Ketua MPR Minta 3 Pimpinan Parpol Tarik Usulan Penundaan Pemilu 2024Wacana penundaan Pemilu 2024 terang-terangan mendapat penolakan dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengaku mendukung konsistensi dalam menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Read more »