ICW Nantikan Aksi Cepat KPK Merespons Laporan Harta Tak Wajar para Pejabat Kemenkeu

South Africa News News

ICW Nantikan Aksi Cepat KPK Merespons Laporan Harta Tak Wajar para Pejabat Kemenkeu
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

ICW menilai penegak hukum harus bergerak cepat mengusut kekayaan tak wajar pejabat-pejabat Kemenkeu RI yang mengemuka belakangan ini.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menilai penegak hukum harus bergerak cepat mengusut kekayaan tak wajar pejabat-pejabat Kementerian Keuangan RI yang mengemuka belakangan ini.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan ada setidaknya 69 pegawai Kemenkeu memiliki harta tak wajar di luar Rafael. Selain itu, terdapat 134 pegawai yang disinyalir memiliki saham di perusahaan atas nama istri.Kemenkeu Disorot Publik, Sri Mulyani: Banyak Orang Punya Masalah Keuangan, Seolah Muaranya di Kami

"PPATK kan hanya melakukan laporan hasil pemeriksaan ataupun analisis. Verifikasinya itu di penegak hukum untuk membuktikan apakah mutasi keuangan ini terkait kegiatan ilegal atau tidak,” kata Agus dalam programMengenai dugaan 134 pegawai memiliki saham perusahaan tidak atas nama sendiri, Agus menyebut pihak berwajib harus mengeceknya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenkeu Seret 16 Kasus Pegawainya soal Transaksi Janggal ke Ranah HukumKemenkeu Seret 16 Kasus Pegawainya soal Transaksi Janggal ke Ranah HukumKementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kemenkeu melimpahkan 16 pegawai dari 964 pegawai yang dilaporkan oleh PPATK.
Read more »

DPR: Perlu Keterlibatan Penegak Hukum dalam Evaluasi Internal KemenkeuDPR: Perlu Keterlibatan Penegak Hukum dalam Evaluasi Internal KemenkeuAnggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengusulkan agar Kemenkeu menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Read more »

Evaluasi Internal Kemenkeu Perlu Keterlibatan Penegak HukumEvaluasi Internal Kemenkeu Perlu Keterlibatan Penegak HukumPerlu ada penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrarasi
Read more »

Menkopolhukam dan Menkeu Tanggapi Dugaan Transaksi Gelap |Republika OnlineMenkopolhukam dan Menkeu Tanggapi Dugaan Transaksi Gelap |Republika OnlineMenkeu meminta PPATK menyampaikan perhitungan transaksi gelap pegawai Kemenkeu
Read more »

Sri Mulyani Minta PPATK Buka Data Transaksi Mencurigakan di KemenkeuSri Mulyani Minta PPATK Buka Data Transaksi Mencurigakan di KemenkeuMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) buka-bukaan terkait data transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Money SriMulyani
Read more »

Intelijen Keuangan Buka Transaksi Mencurigakan Rafael Alun dan di Kemenkeu Senilai Rp300 TIntelijen Keuangan Buka Transaksi Mencurigakan Rafael Alun dan di Kemenkeu Senilai Rp300 TIntelijen keuangan berperan dalam penyelidikan kejanggalan harta Rafael Alun dan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp300 triliun.
Read more »



Render Time: 2025-02-27 00:11:05