'Terakhir, hukuman seumur hidup penjara tidak cukup untuk mantan pejabat korup seperti Juliari.'
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara .
Kedua, sambungnya, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini, menurut Kurnia, menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, bagi masyarakat.Ketiga, Kurnia berpandangan Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Padahal, dua pihak swasta yakni Ardian Maddanatja dan Harry Van Sidabukke telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.
ICW juga turut mengingatkan majelis hakim soal Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di mana, pasal tersebut menegaskan bahwa hakim wajib memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."Maka dari itu, keadilan bagi korban korupsi bansos harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Juliari," kata Kurnia."Terakhir, hukuman seumur hidup penjara tidak cukup untuk mantan pejabat korup seperti Juliari.
Sebelumnya, JPU KPK telah melayangkan tuntutan agar Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Jaksa juga menuntut agar Juliari didenda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Juliari Batubara Layak Dipenjara Seumur Hidup, ICW Punya 4 AlasannyaICW mengemukakan empat alasan agar hakim memaksimalkan hukuman terhadap terdakwa korupsi Bansos Covid-19 Juliari Batubara. JuliariBatubara
Read more »
Koalisi Sipil Bela ICW terkait Somasi MoeldokoKoalisi Sipil yang terdiri 109 LSM dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) menyatakan penelitian ICW terkait konflik kepentingan dalam ivermectin sesuai fakta.
Read more »
Jawab Somasi Moeldoko, Koalisi Tegaskan Rilis ICW Hasil Penelitian IlmiahKoalisi menegaskan, bagi ICW, surat kepada Presiden Jokowi adalah penting karena persoalan tersebut terkait langsung dengan tindakan seorang pejabat publik.
Read more »
Dirjen Yankes Jabat Komut Kimia Farma, ICW Soroti Tarif PCRICW mencium konflik kepentingan dalam penentuan tarif PCR, menyusul rangkap jabatan Abdul Kadir sebagai Dirjen Yankes sekaligus Komisaris Utama Kimia Farma.
Read more »
Somasi Ketiga dari Moeldoko, ICW: Penelitian Kami atas Dasar Kepentingan UmumICW yakin penelitian mereka soal dugaan potensi konflik kepentingan peredaran Ivermectin tak mencemarkan nama baik Moeldoko.
Read more »
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Moeldoko Tak Bisa Pidanakan ICW Soal Rente IvermectinKoalisi Masyarakat Sipil menegaskan, penelitian yang dilakukan ICW berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, didasarkan pada teori mengenai konflik kepentingan.
Read more »