Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti soal Rancangan Undang-Undang Pencabutan Perppu Cipta Kerja.
Lebih lanjut, HNW menjelaskan saat Perppu Ciptakerja tidak mendapatkan persetujuan DPR sesuai aturan konstitusi, wajar jika para pakar hukum tata negara mengkritisi dan menilai Perppu tersebut perlu dicabut. Pasalnya, lanjut HNW, apabila tidak dicabut, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar konstitusi.
HNW menambahkan RUU Pencabutan Perppu Ciptaker seharusnya telah disiapkan oleh pemerintah selaku pemrakarsa pembuatan Perppu. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Perpres No.76 Tahun 2021. Dalam hal ini, selain menyiapkan RUU Penetapan Perppu menjadi UU, pemerintah juga perlu menyiapkan RUU Pencabutan Perppu.
Namun, lanjut HNW, hingga masa sidang berakhir pada 16 Februari 2023, tidak ada satu pun agenda membahas persetujuan DPR atas Perppu tersebut. Untuk itu, ketentuan konstitusi dinilai tidak terpenuhi dan makna 'kegentingan memaksa' menjadi alasan utama lahirnya Perppu pun gugur dan tidak relevan lagi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pendidikan Gratis: Amanat Undang-Undang yang Masih Jadi Angan-AnganMimpi pendidikan gratis belum terwujud hingga saat ini, karena pemerintah lebih senang membuang uang untuk perjalanan dinas dan diskusi, dibanding mengongkosi rakyatnya sekolah.
Read more »
Kajati DKI Dorong Adanya Kajian Pembentukan UU Restorative JusticeKajati DKI Jakarta Reda Manthovani mendorong adanya kajian pembentukan Undang-undang Restorative Justice.
Read more »
Rencana Pencabutan Perda Ramadan, Surat MUI Kalsel Bikin Dewan BimbangSurat MUI Kalsel menolak rencana Pemko Banjarmasin mencabut Perda Ramadan ternyata juga membuat DPRD Kota Banjarmasin bimbang. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya mengaku khawatir akan ada dampak yang besar
Read more »
Menparekraf rekomendasikan pencabutan izin pelaku 'jual beli kepala'Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno akan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi oknum pelaku usaha yang tetap ...
Read more »
Perppu Cipta Kerja Beri Peran Negara Tetapkan Kehalalan Produk |Republika OnlineNegara harus berperan menentukan kehalalan produk.
Read more »
Celios: Perppu Cipta Kerja Tak Jamin Dongkrak InvestasiPerppu Cipta Kerja dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan tak menjamin dapat mendongkrak investasi naik.
Read more »