Hilirisasi Nikel yang Dipersoalkan IMF, Ini Pengertian dan Hasil Produk Bijih Nikel TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - International Monetery Fund atau IMF melalui dokumen “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia” memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menilai kebijakan tersebut harus diinformasikan lebih dalam terkait analisis biaya dan manfaat lanjut. Selain itu, hilirisasi nikel juga harus dirancang untuk meminimalkan limpahan lintas batas.
Proses dan rencana hilirisasi nikel kembali menjadi perbincangan di Indonesia setelah International Monetary Fund atau IMF merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menyetop larangan ekspor bijih nikel terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.IMF menganggap bahwa seharusnya Indonesia menginformasikan terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak-dampak kebijakan tersebut terhadap wilayah lain.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Saran IMF supaya Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Ekspor Bijih Nikel Dianggap Menghambat HilirisasiPengamat ekonomi UGM menilai saran IMF supaya pemerintah meninjau ulang larangan ekspor bijih nikel menghambat program hilirisasi.
Read more »
IMF Minta RI Hapus Larangan Ekspor Nikel, Menteri ESDM: Jangan DongMineral ESDM mengatakan pemerintah mendorong hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah.
Read more »
IMF Minta RI Longgarkan Larangan Ekspor Nikel, Menteri ESDM: Jangan Dong!Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara mengenai permintaan IMF untuk melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel.
Read more »
RI Diminta Hentikan Larangan Ekspor Nikel, Luhut Bakal ke AS Temui Bos IMFMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bakal menemui IMF guna menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi komoditas tambang dan mineral.
Read more »
Lagi, Menteri Jokowi Pasang Badan atas Serangan IMFKali ini Menteri ESDM Arifin Tasrif ikut berkomentar atas permintaan IMF menghapus hilirisasi pertambangan RI
Read more »