Heru Budi Dorong Pengembang Serahkan Fasos Fasum ke Pemprov DKI herubudi
jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah provinsi .
Pada periode Januari-Maret 2023 ini, ada 18 pemegang SIPPT yang melaksanakan kewajiban penyerahan lahan seluas 119.403 meter persegi senilai Rp 1,7 triliun dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi senilai Rp 15,3 miliar di 6 wilayah DKI Jakarta. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini dilakukan oleh pemegang SIPPT kepada para wali kota yang mewakili Pemprov DKI.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Heru Budi godok aturan larang pejabat Pemprov DKI pamer hartaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono mengungkapkan sedang ...
Read more »
Heru Budi Segera Terbitkan Ingub Larang Pejabat Pemprov DKI Pamer KekayaanPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan akan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang memuat larangan bagi pejabat Pemprov untuk memamerkan harta kekayaannya.
Read more »
PNS DKI Selvy Mandagi Pamer Kemewahan, Heru Budi Keluarkan Perintah BeginiHeru Budi Hartono perintahkan Inspektorat DKI Jakarta periksa PNS Sudin Perkim Jakut Selvy Mandagi yang suka pamer kemewahan.
Read more »
Lagi, Pejabat DKI Pamer Kekayaan, Heru Budi: Biar Diurus InspektoratBelum hilang dalam ingatan pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang keluarganya flexing, kini Kasi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sudin...
Read more »
Heru Budi larang tegas ASN DKI mudik pakai mobil dinasPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan tegas melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemprov DKI Jakarta menggunakan ...
Read more »
Larang PNS DKI Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, Heru Budi: Dibawa Pulang Saja Nggak BolehPNS yang tetap ngotot membawa mobil dinas untuk mudik akan dianggap melanggar dan dikenakan sanksi tertulis atau administrasi.
Read more »