Ekonomi Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) bersama dengan Bank Indonesia (BI) menargetkan sebanyak 1000 pondok pesantren untuk dikembangkan sektor usahanya. BI Pesantren
REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS--Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren bersama dengan Bank Indonesia menargetkan sebanyak 1000 pondok pesantren untuk dikembangkan sektor usahanya.
Untuk di Banyumas sendiri, Hebitren menargetkan minimal sebanyak 150 ponpes akan bergabung di tahun ini. Saat ini jumlah ponpes di Banyumas yang bergabung di Hebitren baru mencapai belasan. Melalui Hebitren, diharapkan bisnis ponpes di wilayah eks karesidenan Banyumas agar semakin berkembang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Rony Hartawan mengatakan, salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah yakni dengan fokus mengembangkan usaha-usaha yang berada di pesantren, sehingga membentuk suatu ekosistem.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IKN Pindah, Kadin: Sudah Seharusnya Jakarta Jadi Pusat Bisnis Global |Republika OnlineKadin meminta Pemprov DKI gandeng swasta jadikan DKI pusat bisnis global
Read more »
Pupuk Iskandar Muda Kerja Sama dengan PGN Kembangkan Bisnis |Republika OnlineBertepatan dengan seremoni HUT ke-40, PT Pupuk Iskandar Muda resmi menggandeng PGN
Read more »
Sukses Transformasi, 96,7% Nasabah BRI Pakai Digital ChannelDi tengah era disrupsi dan pengembangan teknologi digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan keberhasilan dalam transformasi digital
Read more »
Pupuk Indonesia Sakurkan 178 Ribu Ton Pupuk Subsidi di Jabar |Republika OnlineTotal alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Barat sebesar 1,24 juta ton.
Read more »
Potensi Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Ekonomi Indonesia |Republika OnlineKenaikan harga minyak akan berdampak pada peningkatan inflasi di Indonesia.
Read more »
Kejakgung Tetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Garuda Indonesia |Republika OnlineKejakgung masih menunggu BPKP terkain nilai kerugian negara dari kasus ini.
Read more »