Menghangatnya isu Pemilu 2024, memuat dua poros. Ada yang ingin menunda jalannya pesta demokrasi itu dan memperpanjang presiden, dan ada yang tidak.
Liputan6.com, Jakarta Seruan untuk menunda jalannya Pemilu 2024 oleh sejumlah elite parpol seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, membuat dinamika politik menghangat.
Alhasil, kini menjadi dua kubu mereka yang ingin menunda Pemilu 2024 yang membuat perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua mereka yang menolak. Bahkan ditegaskan, dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dijelaskan pula soal satu masa jabatan, yakni; Setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan.
"Kalau kehendak mayoritas misalkan menginginkan amandemen terhadap UUD 1945, ya bisa saja. Karena kekuatan politik di DPR dan MPR sudah terkonsolidasi dengan baik," ujar Awiek dalam webinar, Selasa . Selain itu, lanjut Awiek, PPP masih berkomitmen menjaga amanat reformasi dan menjaga konstitusi"Sampai saat ini kita berharap konstitusi yang sudah disepakati bersama ya itu ditaati dulu dilakukan," kata dia.
"Kami tahu merealisasikan usulan ini tidak mudah, sangat sulit. Selain usulan parpol-parpol, diperlukan dukungan publik, para pakar, dan pemerintah," ujarnya. Menurut dia, dirinya menduga hal yang membuat gamang adalah ada risiko ketidakberlanjutan dari berbagai kebijakan dan program nasional jika pengganti Presiden Jokowi nanti memiliki visi dan misi yang kurang sejalan.
Dia juga menilai, wacana ini bukan hanya test the water semata. Tapi sudah dipandangnya cukup serius. Dia juga melihat ini masih seusai konstitusi jika melalui amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Dan tak mengikiskan semangat reformasi jika sepanjang itu diatur ada pembatasan atau periode masa jabatannya.
"kalau sudah lembaga survei pemerintah, menteri, ormas pendukung pemerintah dan gubernur-gubernur dari koalisi yang sudah menyatakan demikian , sudah diyakini presiden juga mengingkan itu," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa . Terkait soal amandemen UUD 1945, Feri melihat adanya perlakuan tak pantas lantaran perubahan konstitusi dilakukan menjelang jabatannya berakhir hanya untuk memperpanjang kekuasaan. Padahal seharusnya perubahan itu harus dilakukan untuk kedaulatan rakyat.
"Walaupun seorang presiden disukai, tidak disukai sekalipun dia harus berakhir ketika periodenya sudah habis. Jadi tidak soal suka atau tidak suka. Tugas presiden sebenarnya tidak akan berhenti meskipun dia tidak menjabat lagi, dia akan menjadi negarawan yang akan mengurus hal yang lain, agar kehidupan dan bernegara bisa berjalan," sambungnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tandingi Wacana Penundaan Pemilu 2024, Muncul Petisi Percepat Pemilu 17 Agustus 2023Di tengah ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh petinggi partai politik, kini muncul petisi untuk mempercepat pemilu. Petisi ini menginginkan...
Read more »
Dampak Konflik Rusia Vs Ukraina Bisa Jadi Pembenaran Pihak-pihak yang Ingin Pemilu 2024 DitundaGELORA.CO - Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro Barat, yakni Latvia, L...
Read more »
Kata Prabowo Terkait Isu Penundaan Pemilu 2024Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ikut bersuara terkait isu penundaan pemilu 2024.
Read more »
Ramai Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Begini Sikap JokowiTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas mengungkapkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Read more »
Beragam Sikap Parpol soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda | merdeka.comIsu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo kembali muncul ke permukaan. Sebabnya, usulan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda. Lantas usulan tersebut mendapatkan respons beragam dari partai politik. Ternyata, tidak semua partai menolak ide penundaan pemilu tersebut.
Read more »
Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar KonstitusiManajer Pendidikan Pemilih pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif mengkritik wacana penundaan Pemilu 2024 itu. Desakan penundaan Pemilu...
Read more »