Lahan IKN Nusantara masih menyisakan persoalan. Para pejabat diminta segera turun tangan menyelesaikan ini demi menghindari konflik agraria berkepanjangan.
Liputan6.com, Jakarta - Kegiatan berkemah Presiden Jokowi di titik Nol IKN Nusantara, Senin 14 Maret 2022, sama sekali tak menyedot perhatian Yati Dahlia. Wanita yang rumahnya berjarak 10 kilomter dengan lokasi camping Presiden Jokowi itu tak peduli dengan ritual Gentong Nusantara.
"Teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini, tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh-tokoh kami yang ada di sini. Kami tidak diberitahu," sesal dia. "Wilayah IKN ini juga memuat wilayah yang ditinggali masyarakat adat, dan kondisi ini menunjukkan sebenarnya perpindahan ini berpotensi menyebabkan konflik agraria yang pasti akan berkepanjangan," ujar Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Hadi Jatmiko kepada Liputan6.com, Selasa .
Contohnya, dia mengimbuhkan, perkebunan kayu atau hutan tanaman. Ia menduga itu pasti akan ada tukar guling di wilayah lain. Proses pembangunan di IKN akan membuat perusahaan tersebut dipindahkan yang tentunya berdampak ke wilayah lain. Dia menilai, penunjukkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe membuktikan proyek IKN Nusantara ini sarat akan kepentingan bisnis oligarki. Terlebih bila melihat Wakil Kepala Otorita yang berlatar belakang dari sebuah grup perusahaan, yang diketahui banyak melakukan pengerusakan hutan.
Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa . Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan pub... "Iya pasti, makanya dua-duanya bareng. Menteri Pertanahan ATR/BPN dan Menteri LHK menyelesikan itu. Selesikan supaya hak dan kewajiban rakyat itu selesikan untuk menghindari konflik," ujar dia.
"Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN, itu semua lahan negara, kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah, supaya nanti pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus," ujar dia yang dikutip dari kaltimprov.go.id.
Peneliti dan Aktivis tentang Agraria, Ekologi dan Pedesaan dari IPB, Eko Cahyono menilai penguasaan tanah memang tidak bisa dilihat dalam waktu 10 atau 20 tahun terakhir. Ada sejarah panjang yang harus ditarik ke belakang. Dengan penjelasan konteks historis itu, tidak bisa hanya semata legalitas formal saja. Negara harus melihatnya secara asal usulnya.
Tak hanya itu, proses pembangunan yang dinilai terburu-buru ini juga menjadi salah satu menjadi tombol pemicu pertikaian. Politik percepatan ini akan menabrak banyak hal tentang kaidah keadilan sosial, ekologis, dan HAM. Selain itu, pemerintah juga diminta mengevaluasi seluruh izin proyek pembangunan strategi nasional yang berpotensi menciptakan konflik. Dan ketiga, mengoreksi regulasi yang memudahkan pemerintah dan korporasi meminjam TNI Polri untuk menjaga pembangunan mereka.
"Sehingga pemerintah tidak dapat melompat gitu saja tanpa melakukan reforma agraria terlebih dahulu," imbuh dia. Sebagai catatan, Bambang Susantono merupakan seorang Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank , serta Dhony Rahajoe selaku salah satu bos besar di Sinar Mas Land. "Untuk menjawab kebutuhan sumber dana, itu tentu dibutuhkan investor yang sangat banyak, sangat besar. Tidak mungkin kerja mencari investasi, meraih pinjaman, atau kerjasama pendanaan dengan swasta jika tidak dilakukan oleh orang yang ahli di dalamnya," tuturnya.Bukti lain bahwa lahan IKN Nusantara bukan milik negara didapat dari banyaknya wilayah konsesi tambang dan kehutanan di sana.
"Lubang tambang itu situs kejahatan yang tanggung jawabnya dilekatkan pada perusahaan dan negara. Artinya ada pengabaian tanggung jawab oleh pengurus negara dan pemegang izin," kritik dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ikuti Prosesi Nusantara Satu di IKN, Anies: Semoga IKN Tak Memarginalkan Masyarakat KecilGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kehadiran IKN di Kaltim tidak memarginalkan masyarakat kecil.
Read more »
Awali Kegiatan di IKN, Jokowi akan Kunjungi Titik Nol Kilometer di IKN | merdeka.comJokowi direncanakan untuk melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi.
Read more »
Wagub Banten Bawa Tanah Baduy-Air Tirtayasa untuk IKN NusantaraWagub Banten membawa tanah Wiwitan Baduy dan tanah Keraton Surosowan untuk dibawa ke IKN Nusantara. Kendi berisi air dari kawasan Tirtayasa juga turut dibawa.
Read more »
Melihat Persiapan Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol IKNRitual Kendi Nusantara akan digelar di titik nol Ibu Kota Negara (IKN), di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, esok hari. Yuk lihat persiapannya.
Read more »