Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat agar masa kampanye pada Pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari.
Liputan6.com, Jakarta - Mereka menilai, hal ini dilakukan agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat yang berlarut-larut.
"Kan logistik bukan sekedar distribusi saja, tapi juga pengadaan tendernya. Wilayah Indonesia kan kepulauan ya, ada di pulau, gunung, ini juga harus dipertimbangkan," kata dia. Selain itu, dengan masa kampanye yang singkat maka anggaran yang dikeluarkan penyelenggara pemilu bisa lebih efisien."Itu salah satu keuntungan memotong masa kampanye," ujarnya.
Pemilu serentak ini seringkali membuat informasi yang masuk ke masyarakat tumpang tindih, sehingga seharusnya masyarakat diberi waktu yang cukup panjang untuk mempelajari dan menyerap program-program yang ditawarkan oleh para calon. Adi juga menilai alasan KPU mempersingkat masa kampanye untuk mencegah polarisasi masyarakat hanya akal-akalan saja. Dalam semua pemilu, kata Adi, tentu banyak masyarakat yang ribut dan terpecah. Namun, sebenarnya KPU memiliki instrumen untuk mencegah konflik terjadi.
Direktur Eksekutif Perludem, Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, sebenarnya para caleg dan capres bisa mulai mendekati masyarakat mulai sekarang. Bukan hanya mengandalkan dengan memasang baliho, kata dia, partai dan caleg sebenarnya memiliki waktu yang panjang untuk dekat dengan masyarakat. Selain partai, KPU dan Bawaslu juga bertanggungjawab agar semua calon bisa tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tahu betul siapa yang nanti bakal merela pilih."Jangan sampai memilih kucing dalam karung, rakyat ketipu," tandasnya.
Partai Gelora sendiri, kata Anies Matta akan melakukan kampanye lewat sosial media karena lebih efektif. "Cara door to door atau digital, saya rasa semua harus dilakukan baik strategi darat dan udara. Tapi yang paling penting bertemu langsung dengan warga melalui blusukan dan temu warga, jadi semua dilakukan," ujar William kepada Liputan6.com.
"Waktu 90 hari itu cukup untuk kampanye. Memang ada pekerjaan rumah bagi capres dan cawapres yang semestinya berkampanye ke seluruh wilayah NKRI. Tetapi, dengan kemajuan teknologi informasi, tentu kendala geografis dan waktu, dapat di atasi dengan gampang," ujarnya."Di daerah perkotaan kampanye berbasis medsos akan lebih dominan. Sedangkan di luar perkotaan, medsos akan difungsikan sebagai supporting.
“Pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya. Jadi insyaallah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik,” ujar Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin . “Karena sistem Pemilu kita ini sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Sehingga logistik utama pemilu ada dua, surat suara dan formulir penghitungan suara di tps, di dua jenis logistik ini ada nama calon,” ujar Hasyim.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi dan KPU Ingin Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipersingkat Jadi 90 HariDalam pertemuan dengan Jokowi, KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Read more »
Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipersingkat Menjadi 90 HariPemangkasan masa kampanye Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 menjadi 90 hari dinilai bisa meminimalisir konflik di masyarakat.
Read more »
Alasan Pangkas Durasi Kampanye Pemilu 2024, KPU: Cegah Pembelahan MasyarakatHasyim meyakini, Jokowi menginginkan durasi kampanye Pemilu 2024 bisa efisien dan berkualitas demi efektifitas di tengah keterbatasan durasi masa kampanye.
Read more »
Update Pemilu 2024: Jumlah Pemilih, TPS dan Anggota KPU yang Diturunkan | Kabar24 - Bisnis.comKetua KPU melaporkan update penyelenggaraan Pemilu 20224 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Read more »
Jelang Pemilu 2024, Edy Warning ASN di Sumut Jangan Berpolitik PraktisGubernur Sumut Edy Rahmayadi mengancam akan menghukum para ASN yang terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Read more »