Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Banyaknya pejabat yang tersandung korupsi ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah OTT KPK tak bikin efek jera?
"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab." Liputan6.com, Jakarta - Bantahan tersebut disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Dia mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya di Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Bantahan tersangka hal lumrah dan umum disampaikan. Itu hak yang bersangkutan. KPK dalam menaikkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ini, tentu sudah mengantongi berbagai bukti yang kuat dan cukup menurut ketentuan hukum," kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis sore.
"OTT kali ini menambah deretan kepala daerah ditangkap KPK. OTT KPK tampaknya tidak membuat efek jera bagi kepala daerah," kata Jamaluddin saat dihubungi Liputan6.com, Kamis . "Hal itu tentunya membuat koruptor tidak merasa diasingkan oleh masyarakat. Akibatnya, sang koruptor merasa tetap nyaman setelah berbaur kembali dengan masyarakat," katanya.
Selain itu, kasus Bupati Bogor ini juga membuktikan bagaimana politik dinasti sangat merugikan masyarakat. Ade Yasin diketahui merupakan adik kandung Bupati Bogor periode 2008-2013 dan 2013-2014, Rachmat Yasin. Bupati Bogor dua periode itu juga dua kali ditangkap KPK. "Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi instansinya. Padahal BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis.
"Korupsi kepala daerah tidak terlepas dari pemilihan umum yang berbiaya tinggi. Ini membuat kepala daerah terdorong melakukan praktik koruptif agar bisa digunakan untuk memberi mahar pada parpol, jual beli suara, kampanye dalam Pilkada ataupun balas jasa ketika ia terpilih," katanya. 2 dari 4 halamanBalada Politik Dinasti YasinPakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai bahwa perkara suap yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin menjadi kasus dinasti politik terburuk di Indonesia. Ade Yasin ditangkap menyusul kakaknya, Rachmat Yasin yang sudah dua kali dicokok KPK terkait penyelewengan kekuasaan di daerah yang sama, Kabupaten Bogor.
"Kalau yang ini sangat keterlaluan, satu kabupaten yang sama, bupati yang lama kakaknya sedang dipenjara karena korupsi lalu adiknya naik," ucap Yenti. "Lalu solusinya juga edukasi. Edukasi ke masyarakat jangan pilih mereka yang berdinasti karena rawan akan terjadi rasuah," kata Yenti Garnasih. Sebab, kata dia, kondisi itu justru akan menciptakan faktor kriminogen atau faktor yang membuat orang menjadi kriminal dari satu kesamaan hukuman.
"Tentu untuk menghilangkan kultur itu harus ada upaya pengawasan bagaiman pengawasan internal BPK yang dapat menjamin para auditornya itu tidak bermain mata dengan auditee, tidak mudah menerima iming-iming apalagi sampai dalam bentuk pemberian," katanya. Menurut dia, proyek Jalan Pakansari, Bogor harus diteliti secara mendalam oleh KPK apakah ada dugaan pelanggaran hukum di dalamnya atau tidak. Jika KPK bisa menemukan alat bukti tindak pidana terkait pembangunan Jalan Pakansari, maka harus segera dibuka dengan penyidikan perkara baru.
Lebih lanjut, Pukat UGM juga menyoroti pernyataan Ade Yasin yang membantah keterlibatan dirinya dalam kasus suap ini. Bahkan dia cenderung menyalahkan anak buahnya yang seolah-olah menyeret dirinya dalam lingkaran setan. FOTO: Tumpukan Uang Barang Bukti Penangkapan dan Penahanan Bupati Bogor Ade Yasin +64 dari 4 halamanTambah Daftar Panjang Kepala Daerah Ditangkap KPKSebelumnya, KPK telah menetapkan Ade Yasin bersama tiga anak buahnya yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam , Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah , dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik . Mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap.
Penangkapan Ade Yasin ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Sebelum Ade, pada tahun ini KPK tercatat telah menjaring tiga kepala daerah dalam operasi senyap tersebut. Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, pemberian suap dilakukan agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hal itu disampaikan Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis dini hari.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Bogor Ade Yasin dan Pihak BPK Jawa Barat - Tribunnews.comPihak yang terkena OTT, diungkapkan Ali, antara lain Bupati Bogor Ade Yasin serta pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar.
Read more »
KPK OTT Bupati Bogor |Republika OnlineAda dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.
Read more »
OTT Bupati Bogor Ade Yasin, KPK Sita Sejumlah UangSejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari suap turut disita KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin.
Read more »
BREAKING NEWS: KPK Turut Amankan Uang Dalam OTT Bupati Bogor'Telah mengamankan beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK, dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya,' kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Read more »
Segini Harta Kekayaan Bupati Bogor Ade Yasin Terjaring OTT KPK | merdeka.comHarta Ade Yasin juga terdiri dari, ada harta bergerak lainnya senilai Rp600 juta, kas dan setara kas senilai Rp726.788.687. Ade Yasin tercatat juga memiliki utang sebesar Rp140.607.046.
Read more »