HEADLINE: Anggaran Fantastis Pergantian Gorden dan Pengaspalan di DPR, Wajarkah?

South Africa News News

HEADLINE: Anggaran Fantastis Pergantian Gorden dan Pengaspalan di DPR, Wajarkah?
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 89 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 39%
  • Publisher: 83%

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggarkan puluhan miliar untuk pembelian gorden baru dan pelapisan aspal.

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar sementara pelapisan aspal mencapai Rp11 miliar. Anggaran keduanya berasal dari APBN 2022. Penganggaran inipun menuai sorotan karena jumlahnya yang fantastis.

Indra mengatakan, pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp48.745.624.000 sementara harga perkiraan dari konsultan perencana sebesar Rp46.194.954.000. Sementara untuk harga perkiraan sendiri dihitung dengan PPN sebesar 11 persen sebesar Rp45.767.446.332. Pengadaan Gorden tersebut, lanjut Indra, sudah dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat sangat jelas.

Terlebih lagi, pada awal Oktober akan diselenggarakan P20, dihadiri 20 ketua parlemen dunia yang sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR. Sehingga setidaknya ada 40 parlemen dunia akan hadir sehingga gedung DPR perlu bersolek. BACA JUGA: Putra Airlangga Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus Sebagai Anggota Komisi VI DPR BACA JUGA: DPR Harap Kemenkes Fasilitasi Pertemuan Dokter Terawan dan IDI BACA JUGA: DPR Anggarkan Rp 11 Miliar untuk Pelapisan Aspal di Kompleks Parlemen Baca Juga

Jadwal Pemilihan tender dimulai pada awal hingga Maret 2022. Informasi pekerjaan konstruksi ini diperbaharui pada 25 Maret 2022. "Satu-satunya penjelasan paling masuk akal adalah kebutuhan pengadaan gorden untuk kepentingan proyek yang menguntungkan para pengelola anggaran atau bahkan anggota DPR tertentu yang ikut bermain dalam proyek pembelian gorden tersebut," ujarnya.

"Ketika ada begitu banyak keluhan terkait kondisi perekonomian Indonesia yang lesu, jawaban DPR melalui anggaran pembelian gorden menjadi sesuatu yang memprihatinkan," tandasnya. "Yang satu menyebut tidak tau, yang lain merasa tidak memiliki kewenangan, dan tentu ada pihak yang merasa bahwa semua pemangku kewenangan di DPR sudah diberitahu. Nanti, setelah pertanyaan publik meredup, rencana pengadaan akan jalan terus," ujarnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sekjen DPR Jelaskan Polemik Anggaran Rp 48 Miliar untuk GordenSekjen DPR Jelaskan Polemik Anggaran Rp 48 Miliar untuk GordenMenurut Sekjen DPR anggaran Rp 48 miliar tersebut guna menggantikan gorden di rumah dinas anggota DPR yang sudah berusia 13 tahun.
Read more »

DPR Anggarkan Rp48,7 Miliar untuk Ganti GordenDPR Anggarkan Rp48,7 Miliar untuk Ganti GordenAnggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pergantian gorden diambil dari APBN 2022. Saat ini masih tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. _ Selengkapnya di VIVACOID
Read more »

DPR Minta Rp48,7 Miliar untuk Ganti Tirai dan AspalDPR Minta Rp48,7 Miliar untuk Ganti Tirai dan AspalPengadaan tirai dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, serta pembuktian kualifikasi. Sementara masyarakat dipusingkan harga minyak goreng...
Read more »

Jalan Diplomasi DPR untuk Perdamaian DuniaDalam sidang IPU, DPR mendorong parlemen dunia menciptakan perdamaian, termasuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Sebagai bagian dari negara dan amanat konstitusi, DPR punya tanggung jawab mewujudkan perdamaian dunia. Polhuk AdadiKompas lordjune
Read more »

KLHK Minta Restu DPR untuk Lakukan Verifikasi Data Perkebunan Sawit di Provinsi RiauKLHK Minta Restu DPR untuk Lakukan Verifikasi Data Perkebunan Sawit di Provinsi Riau'Saya minta waktu dan mohon persetujuan KLHK akan buat tim. Kalau boleh, nanti kita disupervisi dan trial di Riau. Karena Riau paling banyak,' imbuh Siti.
Read more »



Render Time: 2025-04-04 19:12:04