Pemeriksaan BPK mengungkap hasil pekerjaan atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2015-2016 di 13 Badan Usaha Milik Negara belum bisa dimanfaatkan. Nilainya mencapai Rp 10,49 triliun.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Faisol Riza buka suara soal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkap hasil pekerjaan atas Penyertaan Modal Negara pada 2015-2016 di 13 Badan Usaha Milik Negara belum bisa dimanfaatkan. Nilainya mencapai Rp 10,49 triliun, dengan rinciannya belum selesai dikerjakan sebesar Rp 10,07 Triliun, dan operasional yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 Miliar.
Dalam laporan BPK dijelaskan bahwa PMN sebagai salah satu bentuk dukungan pendanaan kepada BUMN, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam kajian bersama. Di dalam kajian bersama telah disampaikan rencana penggunaan dana tambahan PMN. “Namun, meskipun digunakan sesuai dengan rencana penggunaan, dalam pelaksanaannya, masih ada pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN yang masih belum dapat diselesaikan seluruhnya,” demikian bunyi laporan BPK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Disuntik PMN Rp10,49 Triliun, 13 BUMN Belum Selesaikan Pekerjaannya Sejak 2015BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya permasalahan pada pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10,49 triliun untuk 13 perusahaan BUMN.
Read more »
Dapat PMN Rp10,49 Triliun, BPK Soroti Proyek 13 BUMN yang MandekBegini temuan BPK soal proyek 13 BUMN yang mandek, padahal sudah dapat suntyikan PMN Rp10,49 triliun.
Read more »
BPK Soroti Pemanfaatan PMN oleh Sejumlah Proyek BUMN |Republika OnlineBPK menyoroti permasalahan yang terkait pelaksanaan proyek sejumlah BUMN.
Read more »
Rapat dengan Komisi II DPR, Forkomnas DOB Desak Moratorium DicabutHuda mengatakan stigma negatif terkait pemekaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat aspirasi pemekaran DOB.
Read more »
IKN Diawasi Mandor Asing, Komisi V DPR: Tamparan bagi PemerintahKETUA Komisi V DPR RI Lasarus menilai pemerintah telah meragukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri karena menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas
Read more »
Anggota Komisi VI DPR Terkesima dengan Skill Throw In Arhan - Jawa PosLemparan jauh Pratama Arhan mencuri perhatian Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana saat tim nasional Indonesia meladeni Argentina
Read more »