Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasalnya, KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.
Kuasa Hukum Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat menerangkan pihaknya akan melaporkan majelis hakim PN Jakpus yang periksa perkara Partai Prima dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. "Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut diduga melakukan pelanggaran, karena mengabulkan sebuah perkara yang bukan kewenangan absolutnya," ungkap Ibnu, Minggu .
"Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan," tambahnya. Karena itu, kata Ibnu, dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst melanggar 'Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersikap Profesional'. Majelis hakim dalam kasus ini adalah T Oyong sebagai hakim ketua dan H. Bakri serta Dominggus Silaban sebagai hakim anggota.
Sementara itu, Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, menyebut KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut. Miko mengatakan pihaknya akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Bahkan, lanjut Miko, salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.
"KY lakukan pendalaman terlebih dahulu ya. Sembari membuka peluang apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan laporan. Akan lebih baik jika demikian, sebagai basis pendalaman oleh KY," tutur Miko.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Jember Tidak Terpengaruh Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024KPU Jember tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 2025.
Read more »
KPU RI pastikan tahapan Pemilu 2024 tak terganggu putusan PN Jakpus'Tahapan (Pemilu 2024) tidak terganggu sama sekali. Saat ini, KPU menyelesaikan pemutakhiran data pemilih karena tanggal 14 Maret 2023 adalah batas akhir pemutakhiran data pemilih...,' ujar Idham.
Read more »
6 Fakta Terkait Putusan PN Jakpus Minta KPU Ulang Tahapan Pemilu 2024PN Jakpus menegaskan, putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima terhadap tergugat KPU bukan sebagai putusan menunda Pemilu 2024.
Read more »
8 Respons Berbagai Pihak Terkait Putusan PN Jakpus Minta KPU Ulang Tahapan Pemilu 2024Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait KPU menunda pelaksanaan Pemilu 2024 ditanggapi berbagai pihak.
Read more »
Didik Demokrat Sindir Majelis Hakim PN Jakpus yang Perintahkan Penundaan Pemilu 2024Begini sindiran politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto terhadap majelis hakim PN Jakpus yang perintahkan penundaan Pemilu 2024.
Read more »
Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Nilai Hakim PN Jakpus Lampaui KewenangannyaSejumlah pakar menilai putusan penundaan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai terlalu berani dan lampaui kewenangannya
Read more »