Kemudahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022.
Angela berharap, seluruh pelaku parekaf di Indonesia bisa memahami manfaat dari regulasi yang telah diterbitkan itu."Sosialisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap HKI itu sendiri tapi juga sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait skema pembiayaan berbasis HKI," kata Angela.
Selain menjadikan HKI sebagai objek pembiayaan, dalam PP 24/2022 juga disebutkan skema pembiayaan alternatif kepada para pelaku ekraf. Hal itu diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 mengenai Pengembangan Sumber Pembiayaan Alternatif yang disebutkan bahwa pemerintah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
Adapun yang dimaksud dengan alternatif pembiayaan tersebut adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan/atau penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilahPP 24/2022 ini juga menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku ekraf untuk memperoleh pembiayaan secara mudah dan cepat dalam Pasal 7 dan 8.
"Bizhare menjadi wadah untuk mempertemukan investor dengan pelaku bisnis dan ekraf, untuk diinvestasikan secara bersama-sama oleh masyarakat di seluruh Indonesia," ujar CEO Bizhare, Heinrich Vincent.akan diimplementasikan pada berbagai subsektor ekraf seperti event, musik, kuliner, dan film. Pelaku ekraf dapat mengajukan proposal pembiayaan dan telah menjalankan kegiatan ekonomi kreatif dengan baik.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Catat, Ini Biaya Pengurusan STNK Konversi Motor ListrikTarif perubahan dokumen kendaraan konversi motor listrik adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Read more »
Australia Disemprot China Gara-gara Blokir TikTokPemerintah China menegur pemerintah Australia akibat memblokir TikTok dari semua perangkat milik pemerintah federal.
Read more »
Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan PemerintahSejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?
Read more »
Tok! Sri Mulyani Rilis Aturan Jaminan Kredit PanganKementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbarunya mengatur jaminan pemerintah untuk kredit pangan.
Read more »
Pengawasan dan Kemudahan Akses Permodalan jadi Kunci Percepatan Ekosistem Baterai“Roadmap hilirisasi yang dicanangkan pemerintah hingga sejauh ini sudah berjalan baik, tetapi kami pengusaha masih membutuhkan dukungan pemerintah terutama untuk akses permodalan,”
Read more »
Beri Kemudahan Masyarakat, Bank Raya Hadirkan Pinang FlexiBank Raya terus berkomitmen untuk memberikan solusi produk perbankan digital terpadu yang mudah dan aman.
Read more »