MK kembali menggelar sidang gugatan batas usia pencalonan pimpinan KPK, yang diajukan Komisioner Lembaga Antirasuah Nurul Ghufron.
GUGATAN judicial review terkait penetapan umur minimum calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung. Komisioner Lembaga Antirasuah itu Nurul Ghufron menilai ada ketidakadilan dalam persyaratan itu.
"Tidak logis bertentangan dengan hukum jika orang yang telah dinyatakan dewasa pada waktu lalu maka selanjutnya iya harus dinyatakan tetap dewasa ," kata Ghufron melalui keterangan tertulis, Selasa .Ghufron sudah memenuhi seluruh syarat administratif saat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK saat itu. Menurutnya, dia masih berhak untuk maju lagi untuk mendapatkan kesempatan memimpin dalam periode kedua.
Ahli Emanuel Sujatmoko menyebut adanya kesalahan dalam batas usia minimal 50 tahun dalam Pasal 29 huruf E dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gugat UU KPK, Nurul Ghufron Minta Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 TahunWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan dirinya memperbaiki isi uji materi atau judical review Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Read more »
Manuver Nurul Ghufron Gugat Usia Kini Minta 5 Tahun Jadi Pimpinan KPKBila sebelumnya Ghufron meminta MK mengubah soal batas usia Pimpinan KPK, kini muncul soal masa jabatan.
Read more »
Wakil Ketua KPK Gugat Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 TahunWakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajukan gugatan judicial review terkait masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia ingin masa jabatan 4 tahun diubah menjadi 5 tahun.
Read more »
Menteri Nyaleg, ICW: Berpotensi Kampanye Terselubung dan Pakai Fasilitas Negara - Jawa PosKomisioner KPU Idham Holik menambahkan, dalam proses vermin, pihaknya akan menyisir berbagai potensi persoalan.
Read more »
700 Pejabat Polri belum Serahkan LHKPN, KPK Beri Waktu Sebulan'Irwasum akan memimpin dan mengkoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN.
Read more »
Ombudsman akan Periksa Brigjen Endar Sampai Pimpinan KPK, Pekan DepanPihak pelapor dalam kasus ini merupakan Endar. Sementara itu, terlapornya merupakan pimpinan KPK dan pejabat struktural yang menyetujui pemberhentian tersebut.
Read more »