'Dalam pandangan Fraksi Golkar, Presiden hanya mengapresiasi kajian yang dilakukan MPR tapi bukan merupakan sinyal merestui amandemen konstitusi,' kata Idris. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat Idris Laena menilai pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR bukan sinyal merestui amandemen UUD 1945. Idris mengatakan Presiden Jokowi hanya mengapresiasi MPR yang melakukan kajian ihwal dasar hukum pokok-pokok haluan negara.
Menurut Idris Laena, hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR tentang bentuk hukum PPHN. 'Pidato yang disampaikan Ketua MPR baru wacana karena belum disepakati oleh fraksi-fraksi dan kelompok anggota MPR,' ujarnya.Berbeda dengan Idris, sejumlah pihak menganggap Presiden Jokowi memberikan restu kepada MPR untuk melakukan amandemen. Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengapresiasi MPR karena melakukan kajian atas substansi dan bentuk hukum PPHN.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak |Republika OnlineKendati demikian, fraksi-fraksi yang ada di MPR memiliki sikap masing-masing.
Read more »
Pakar Sebut Sinyal Jokowi Restui Amandemen UUD 1945 Sangat BerbahayaMenurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, perubahan konstitusi amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang. TempoNasional
Read more »
Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah |Republika OnlineNasdem menilai Amandemen UUD 1945 mengatakan perlu kajian yang mendalam.
Read more »
PDIP Ingin Amendemen UUD 1945 Fokus pada PPHNPPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.
Read more »
Amendemen UUD 1945 Dikaji MPR, Syarief Hasan: Jangan Melebar ke Periode Jabatan PresidenPimpinan MPR RI akan melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan...
Read more »
MPR Tegaskan Amendemen UUD 1945 Terkait Haluan Negara |Republika OnlineArsul mengeklaim tidak ada pembahasan perubahan jabatan presiden dalam amendemen.
Read more »