Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat Jokowi harus cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pilpres 2024.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat agar Presiden Joko Widodo harus cawe-cawe atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan presiden alias Pilpres 2024.
Meski demikian, dia mengatakan cawe-cawe Jokowi harus tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Menurutnya, Jokowi harus tetap ditegur apabila melewati batas. Dia tetap yakin orang nomor satu di Indonesia itu akan tetap mengikuti aturan kepemiluan yang berlaku.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nahor Nekwek Pimpin Partai Gerindra YalimoPelantikn DPC Partai Gerindra dan peresmian Kantor Partai Gerindra Kabupaten Yalimo oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, Yani, SH disaksikan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Pegunungan, Natan Pahabol ,SPd , para kader Partai Gerindra dari lima distrik se Kabupaten Yalimo serta mas
Read more »
UMNO Malaysia Sambangi Angkatan Muda Partai Golkar, Pererat SilaturahmiPerwakilan pemuda dari Partai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu Malaysia atau United Malays National Organisation (UMNO) menyambangi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Markas DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Read more »
Panaskan Mesin Partai Jelang Pemilu 2024, Golkar Gelar Rakernas 4-5 Juni MendatangPartai Golkar akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada Minggu-Senin, 4-5 Juni 2023 mendatang di Kantor DPP Golkar.
Read more »
Gerindra Harap Info Denny Indrayana soal Pemilu 'Coblos Partai' Tak BenarDenny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi putusan MK soal sistem pemilu akan kembali ke proporsional tertutup. Gerindra berharap informasi itu tak benar.
Read more »
MK Disebut Akan Putuskan Proporsional Tertutup, Golkar Partai Paling SiapMahkamah Konstitusi hampir merampungkan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup.
Read more »