Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau para warganya agar melaporkan harta ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Menurutnya, pengungkapan bisa dilakukan melalui dengan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
"Siapa tahu bapak ibu di rumah lagi bongkar-bongkar gudang dan nemu emas batangan 10, belum dilaporkan, segera-segera dilaporkan," imbaunya dalam Sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah, Kamis . Tidak hanya emas, harta lainnya seperti kendaraan bermotor juga diminta untuk disampaikan jika belum diungkapkan. Apalagi program ini masih berlangsung dan akan berlaku hingga 30 Juni 2022.
"Atau lagi bongkar-bongkar gudang ada 3 box harley davidson belum dibuka ternyata, tolong dilaporkan. Soalnya kan ini suka lupa," jelasnya. Lebih lanjut, ia mendoakan semua wajib pajak terutama pengusaha yang ada di Jawa Tengah agar tetap sehat dan melakukan pekerjaan dengan baik. Sebab, dengan demikian bisa terus melakukan kewajiban perpajakannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Pencucian Uang Pejabat Pajak, KPK Periksa Konsultan Pajak | Kabar24 - Bisnis.comSeorang konsultan pajak diperiksa dalam perkara pencucian uang eks pejabat pajak Angin Prayitno Aji.
Read more »
Beneran Loh Ada Orang Bebas Pajak, Ya Kan Bu Sri Mulyani?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa tak semua orang harus membayar pajak.
Read more »
Dialog Lagi di Wadas, Ganjar Komitmen Rangkul WargaGUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali berkunjung ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu (9/3/2022).
Read more »
Ganjar berdialog dengan warga pro dan kontra penambangan WadasGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog lagi dengan warga pro dan kontra rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, ...
Read more »
Dialog Lagi di Wadas, Ganjar Komitmen Rangkul Warga |Republika OnlineWarga tetap menolak memberikan lahan mereka untuk pertambangan andesit.
Read more »
Per 9 Maret, Pengumpulan Pajak dari Program PPS Capai Rp2,8 Triliun | merdeka.comDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul Rp2,8 triliun sejak 1 Januari sampai 9 Maret 2022. Pajak tersebut dikumpulkan dari pengungkapan harta oleh lebih dari 21 ribu wajib pajak.
Read more »