Begini gambaran kondisi makro ekonomi dalam RUU APBN 2022 beserta nota keuangan pada Rapat Paripurna DPR 2021.
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menyampaikan gambaran kondisi makro ekonomi dalam RUU APBN 2022 beserta nota keuangan pada Rapat Paripurna DPR 2021.
Jokowi mengatakan jika penetapan asumsi indikator ekonomi makro berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia."Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.
2 dari 2 halamanSaksikan Video IniPresiden Jokowi menghadiri sidang tahunan MPR dalam rangka HUT RI dengan memakai baju adat Nusa Tenggara Timur.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LIVE, Pidato Presiden Joko Widodo Menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2022MPR, DPR, dan DPD RI melaksanakan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin, 16 Agustus 2021.Sebanyak 60 orang yang hadir secara fisik tersebut. Undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, empat mantan ketua DPR, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 gubernur se-Indonesia.Video: Youtube/Sekretariat Presiden
Read more »
Nota Keuangan RUU APBN 2022, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5-5,5 Persen dan Inflasi 3 PersenPresiden Jokowi menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi hingga inflasi pada pidato kenegaraan di Sidang MPR 2021 tentang RUU APBN 2022 dan nota keuangan.
Read more »
Jokowi Tekankan APBN 2022 Harus Responsif dan FleksibelAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel.
Read more »
Kewajiban Pembelian Listrik Energi Terbarukan dalam RUU EBT Dikhawatirkan akan Bebani NegaraBerdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi badan usaha milik negara untuk membeli listrik dari energi terbarukan.
Read more »
DPR-Pemerintah Dorong Lanjutkan Pembahasan RUU Perlindungan Data PribadiKoalisi masyarakat sipil mendorong DPR memperpanjang masa pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, pembahasan RUU itu bisa dimulai kembali dan RUU bisa disahkan tahun ini. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks
Read more »
Puan: DPR fokus selesaikan tujuh RUU di Masa Sidang IMenurut Puan Maharani, DPR akan fokus pada penyelesaian sejumlah pembahasan tingkat pertama sebanyak tujuh RUU pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Berikut informasi lengkapnya.
Read more »