Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman menegaskan usulan penundaan pemilu sangat jelas melanggar konstitusi."Politik harus dijalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," kata Benny di Jakarta, Kamis .
Dia mengingatkan semua pihak untuk patuh kepada konstitusi karena itu untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia. Benny mengatakan, alasan penundaan pemilu dianggap tidak masuk akal, karena kondisi ekonomi sosial dan politik Indonesia baik-baik saja. Menurut survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di atas 70 persen."Ini modal untuk bisa menjalankan kalender konstitusi secara tertib," ujarnya.
Baca Juga Dia menegaskan tingkatan kepuasan di atas 70 persen itu jangan digunakan sebagai alasan untuk mengangkangi konstitusi. Karena masa jabatan presiden itu hanya lima tahun, baik dalam kondisi sukses maupun tidak sukses. Dia meminta agar Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan sikap secara jelas dan terbuka, untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun. Benny berharap semua pimpinan partai politik dan golongan di masyarakat tetap patuh pada konstitusi. Karena perpanjangan tidak ada alasan untuk mempertahankan masa jabatan karena prestasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Awasi Kelangkaan Minyak Goreng di Sulut, Fraksi Golkar: Pidana Kalau Ada PenimbunanFraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulut menaruh perhatian terhadap kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah di Sulawesi Utara (Sulut).
Read more »
Fraksi PDIP DKI Minta Pemerintah Subsidi dan Stabilkan Harga Kedelai |Republika OnlineSeluruh perajin tempe dan tahu di Jakarta melakukan aksi mogok produksi tiga hari.
Read more »
Johan Budi Kini Jadi Pimpinan BURT DPR Fraksi PDIPFraksi PDIP menunjuk Johan Budi sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menggantikan Evita Nursanty.
Read more »
Ketua Fraksi PAN: Orang Tidak Shalat Saja Menghormati Adzan, Nah Ini Menteri Agama Kan Santri?GELORA.CO -Penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang alasan volume suara toa masjid dan musala perlu diatur maksimal 100 dB atau...
Read more »
Demokrat Nilai Usulan Muhaimin Bisa Menjerumuskan Jokowi Langgar Konstitusi |Republika OnlineMuhaimin sebelumnya mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama dua tahun.
Read more »
Fraksi PDIP DKI Minta Pemerintah Subsidi dan Stabilkan Harga Kedelai |Republika OnlineSeluruh perajin tempe dan tahu di Jakarta melakukan aksi mogok produksi tiga hari.
Read more »