DIUNDANG sebagai narasumber pada acara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kota Bumi Parahiyangan, Bandung Barat, pekan lalu, Ketua Komisi Pemberantasan
Ia pun meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kajati Jawa Barat Adyaksa, Wakapolda Jawa Barat Edy Sumitro Tambunan, Direktur Utama BJB Yuddi Renaldi dan seluruh bupati/walikota se Jawa Barat, untuk tidak mencoba korupsi.
Kewajibannya di KPK, ia diberi mandat mewujudkan tujuan negara melalui pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan melalui pencegahan monitoring penyelidikan dan penyidik penuntutan bersama-sama dengan rakyat berdasarkan undang-undang. Kenapa korupsi menjadi penting harus ditangani, karena sekali lagi ia menegaskan, bahwa korupsi sebagaimana UUD 1999 dan UU Nomor 21 Tahun 2000, adalah perbuatan melanggar hukum.
Ada PR, atau pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum karena data korupsi cukup membuat prihatin. Maka ia memberitahukan kepada Ridwan Kamil, bahwa sejak tahun 2004-2010, kasus di tangan KPK cukup tinggi. Bahkan tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia. Terkait tata kelola aparatur penyelenggara negara, yang sudah dibangun baik oleh Gubernur Ridwan, juga perlu dicontoh. Tata kelola pemerintah baik, aparaturnya baik. Intergritas baik, maka ia meyakini, perkara-perkara korupsi tidak akan ada lagi di Provinsi Jawa Barat.
Contoh belum lama ini, ada sebuah daerah laporan ke KPK, bahwa RAPBD tidak bisa di setujui DPRD. Alasannya, gubenur tidak mau diajak deal-deal, tidak mau keluarin uang ketok palu.Setelah 3 hari KPK pulang, anggota DPRD berkomunikasi dengan gubernur, menanyakan mana deal ketok palu. Gubernur menjawab, kemarin saja KPK menunggu di sini, masih di monitor.
Maka misi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kalimat menurunkan korupsi itu, bukan angkanya diturunkan. Lima misi Gubernur Jawa Barat tersebut, dinilai Firli cocok dengan apa yang Ia sampaikan. Apabila ingin membangun bangsa ini, setidaknya harus melakukan berupa hal yang pertama. Yaitu berpancasila dan bertaqwa. Harus juga bekerja sama dengan Polri-TNI untuk menjamin keamanan dan stabilitas keamanan.
Jadi mari bersama memberikan jaminan hukum. Berikutnya juga, adalah supaya pembangunan bisa berjalan, harus menjamin pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, ia mengingatkan kembali Ridwan Kamil, juga setidaknya ada 7 PR bupati, walikota. Di antaranya, panggil dulu Kepala Bappeda. Cek data-data. Apalagi bupati baru, cek berapa angka kemiskinan 5 tahun terakhir, apakah turun atau naik. Bupati/walikota harus berpikir menjabat 5 tahun hari ini misalnya, angka kemiskinan ada di angka 7%.
Maka ia mengajak untuk bekerja bersama. Angka kemiskinan nasional itu, disumbang oleh angka kemiskinan provinsi. Angka kemiskinan provinsi, disumbang oleh kabupaten/kota. KPK sendiri, tegas Firli, akan berupaya terus mengawasi. Apalagi Jabar, kini punya program monitoring center. Tapi tetap ada area-area, yang memang KPK bisa intervensi supaya tidak terjadi korupsi. Semua kabupaten/kota harus punya nilai ini. Nilai itu, bukan di bawa KPK. Nilai itu akan berjalan sendiri. Naik sendiri, turun sendiri.
Sejak kepemimpinannya Tahun 2019-2023, Ia tidak akan pernah mengumumkan tersangka sebelum orang itu ditangkap. Sebab sesuai undang-undang, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mencari dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna mengungkap terangnya suatu perkara dan menemukan tersangkanya.
“Kalaupun satu, ternyata 1 di Bogor, 1 di Jakarta, 1 di Semarang, 1 Bandung. Selalu lebih. Artinya keserakahan sebenarnya. Karena sebenarnya gaji bupati/walikota cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Firli Dari itu, ia berharap bahwa setiap individu yang memiliki kekuasan, setiap individu yang memiliki Jabatan, memiliki peluang dan kesempatan, tidak ingin korupsi karena paham apa itu korupsi.
Jadi kepatuhan oleh KPK ini, ingin bersama aparatur sipil negara, aparat penegak hukum. Karena pemberantasan korupsi, tidak bisa di kerjakan sendiri oleh KPK. KPK memberlakukan tugasnya dengan prinsip transparan, accountable, ada kepastian hukum, keadilan dan tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Update PPKM di Jawa Barat, Bandung hingga Pangandaran Alami Penurunan Level - Pikiran-Rakyat.comJawa Barat hingga Selasa, 22 Februari 2022 terjadi penambahan 13.658 kasus baru, sehingga total jumlah kasus menjadi 945.685 kasus
Read more »
Angka kemiskinan di Depok terendah se-Jawa Barat |Republika OnlinePemkot Depok memiliki sejumlah strategi untuk menekan angka kemiskinan.
Read more »
Paguyuban 'Sweeping' Pedagang Tahu-Tempe di Pasar Subuh Banjar, Jawa Barat - tvOneMemasuki hari ketiga aksi mogok perajin tahu-tempe pedagang dan paguyuban tahu-tempe melakukan sweeping di Pasar Subuh Banjar, Jawa Barat. - tvOne
Read more »
Pedagang Pecel Lele di Klaten Jawa Tengah Nyambi Jadi Pencuri: Hasilnya Buat Beli Mobil - Tribunnews.comWU sempat menjual barang-barang curiannya dan uangnya digunakan membeli mobil hingga kebutuhan sehari-hari.
Read more »
Setrikat Buruh di Jawa Tengah Ancam Lakukan 2 Hal Ini Jika Aturan JHT Tidak DirevisiSerikat buruh di Jawa Tengah menuntut Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT segera direvisi. Jika Tidak maka... jht
Read more »
3 Mitos Mengerikan di Pantai Selatan Jawa, Ternyata Ini Fakta SainsnyaPantai Selatan Jawa dikenal mempunyai ombak besar serta pemandangan indah. Namun di balik itu, pantai ini juga menyimpan sejumlah mitos mengerikan dan legenda....
Read more »