Fintech lending yang fokus pada sektor pertanian ini digugat oleh 40 lender yang mengaku telah menelan kerugian sebesar Rp 503,18 miliar.
yang fokus pada sektor pertanian ini digugat oleh 40 lender yang mengaku telah menelan kerugian sebesar Rp 503,18 miliar.
Salah satu pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia Rifqi Zulham mengatakan, nilai kerugian materil ke-40 lender berupa uang yang telah diserahkan dan diterima oleh iGrow senilai Rp 3,18 miliar Selain itu, terdapat kerugian imateril pemberi pinjaman melingkupi manfaat margin yang seharusnya diterima oleh para lender, atas waktu, tenaga, pikiran, psikis, dan sebagainya yang diajukan penuntutan senilai Rp 500 miliar.
Sebelumnya, perwakilan lender didampingi kuasa hukum sempat melakukan pertemuan dengan pihak iGrow. Namun, pihak iGrow tidak membawa berkas-berkas yang diminta dan tidak pula ada kesepakatan apapun untuk penyelesaian permasalah kerugian yang dialami oleh paraRifqi sendiri telah melayangkan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan pada 5 Juni 2023.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikutip Rabu disebutkan, 40 penggugat menggugat pihak iGrow, Ketua DK OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia , dan Menteri Komunikasi dan Informatika .Menanggapi gugatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK telah melakukan tugasnya dari sisi kewenangan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Jadi 5 Tahun, Demokrat: Tidak Semua Diatur Negara | merdeka.comDemokrat menilai masa jabatan ketua umum partai politik tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat publik atau misal Kepala Negara dan Kepala Daerah. Ketua umum partai polisi memiliki aturan yang sangat tergantung kepada struktur di dalam partainya.
Read more »
Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, Demokrat: Tidak Semua Diatur oleh NegaraDemokrat menyebut masa jabatan ketum parpol tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat publik atau misal Kepala Negara dan Kepala Daerah.
Read more »
PKS soal Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat: Wajar, Sirkulasi KepemimpinanDia menilai masyarakat ingin ada sirkulasi kepemimpinan dalam organisasi parpol.
Read more »
Aturan Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MK, Singgung Hubungan Megawati ke JokowiWarga Nias dan Yogyakarta gugat aturan masa jabatan Ketum Parpol di UU Parpol ke MK. Dalam permohonan itu disinggung soal hubungan Megawati ke Jokowi
Read more »
Prabowo Tertawa Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat ke MKMenurut Prabowo, semua partai memiliki aturan sendiri soal masa jabatan ketua umum.
Read more »
Pro Kontra Parpol soal Jabatan Ketum Digugat 2 Periode SajaPartai-partai politik menanggapi gugatan warga Nias Eliadi Hulu dan Saiful Salim soal UU parpol soal masa jabatan ketum parpol. Bagaimana respons para parpol?
Read more »