Ekonom Sebut Subsidi BBM Sebagai Pemborosan APBN, Ini Efeknya!
Jakarta, CNBC Indonesia-
Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati melihat angka subsisi energi yang tembus Rp 502 triliun merupakan pemborosan APBN. Nina menilai perlu langkah menaikkan harga BBM secara perlahan agar APBN bisa maksimal digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi utamanya subsidi langsung ke masyarakat miskin.
Seperti apa ekonom melihat efektivitas penyaluran subsidi di tengah ancaman inflasi dan resesi? Selengkapnya simak dialog Syaridah Rahma dengan Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati dalam Profit ,CNBCIndonesia
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Belajar dari Kasus Penutupan Holywings, Ekonom Sebut Masalah Izin Masih BerbelitHolywings menggunakan dokumen izin Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Read more »
Beda 5 Ekonom RI Soal Inflasi RI, Gawat atau Biasa Saja Sih?Lampu kuning perekonomian Indonesia sudah menyala.
Read more »
Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Ekonom Soroti Risiko Beban Utang Luar NegeriTidak semua perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri bakal melakukan hedging untuk menahan pelemahan rupiah.
Read more »
Perkembangan Kota Mirip Metropolis, Sosiolog UGM Sebut Yogyakarta Kota Pelajar Inklusif Tidak Butuh Tempat KaraokeSosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajad Sulistyo Widhyharto munculnya kasus kerusuhan seperti di Babarsari karena pola pengembang kota metropolis.
Read more »
Polisi Sebut Penembakan Massal Hari Kemerdekaan AS Telah DirencanakanPihak kepolisian Illinois, Amerika Serikat (AS) mengatakan lebih dari 70 peluru ditembakkan dari senapan bertenaga tinggi pelaku yang mirip dengan AR-15. Pihak...
Read more »
Mahfud MD Sebut Indonesia Resmi Punya 37 Provinsi, Tinggal Tunggu Hal IniMelalui Rapat Paripurna DPR RI, RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yakni tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pun telah disahkan menjadi Undang-Undang.
Read more »