WONOGIRI – DPRD Wonogiri menyiapkan peraturan daerah (perda) yang mengatur penanggulangan penyakit ternak. Upaya pemkab dalam mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) turut diapresiasi legislator.
DPRD Wonogiri menyiapkan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan penyakit ternak. Upaya pemkab dalam mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku turut diapresiasi legislator.
Ditambahkan Sriyono, Wonogiri belum memiliki perda tentang penyakit hewan ternak. Meski begitu, saat ini sedang dikebut regulasi penanggulangan penyakit hewan ternak. “Tahun ini bisa keluar. Kami sudah ada gagasan terkait itu, dan sudah melangkah,” jelasnya. “Langkah-langkah yang diambil juga membuat pedagang ternak pro aktif mengantisipasi masuknya PMK ke Wonogiri,” ucap Sriyono.pertama
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono mengatakan, pengawasan lalu lintas sapi dari Jatim ke Jateng, khususnya yang masuk ke Wonogiri perlu dilakukan sejak dini.. Ciri-ciri dan lain sebagainya terkait penyakit ini,” kata dia, Rabu . Perda penanggulangan penyakit ternak masuk program legislasi daerah , sehingga dipastikan terbit tahun ini. “Jadi nanti ada payung hukum penanggulangan penyakit yang bisa menyerang hewan ternak. Tidak cuma soal PMK,” tuturnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPRD Jateng Minta Pengawasan Lalu Lintas Ternak Dioptimalkan Cegah PMK |Republika OnlineJelang Hari Raya Idul Adha, permintaan sapi maupun kambing cukup tinggi.
Read more »
Wakil Ketua DPRD nilai Kasetpres sosok tepat sebagai pj Gubernur DKIMenurut Wakil Ketua DPRD DKI, Kasetpres Heru Budi Hartono memiliki kriteria lebih komplit dibanding dua nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi pj Gubernur DKI.
Read more »
Tak akan Ada Operasi Yustisi di Jakarta, Anggota DPRD DKI Ini Ingatkan Potensi Masalah SosialAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan, meningkatnya potensi masalah sosial jika Pemprov DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi
Read more »
Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Ketua DPRD Banjar, Polisi Telah Minta Keterangan Dua Orang ASNDugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD Banjar ini sebelumnya sempat membuat nyaris adu jotos di DPRD Banjar saat rapat paripurna berlangsung.
Read more »
Kekerasan Seksual Anak Dapat Perhatian Anggota DPRD Kota SemarangKasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur di Kota Semarang menjadi perhatian khusus anggota DPRD Kota Semarang.
Read more »
DPRD Ajukan Hak Interpelasi Wali Kota Depok Terkait Program KDS yang Dinilai Tidak TransparanDPRD Kota Depok sebelumnya sempat mempertakan program KDS baik dalam pelaksanaan maupun pendistribusian data. Diduga dalam pendistribusian kartu program tersebut dinilai kurang merata kepada warga Kota Depok yang membutuhkan.
Read more »