DPRD Kota Medan minta pemkot ungkap data usaha yang mendapat SIUP minuman beralkohol dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol (SKPL MB)
JawaPos.com–Komisi III DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, meminta Pemkot Medan mengungkap data usaha yang mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol .
”Salah satu contohnya, tempat usaha Holywings di Jakarta mempromosikan minuman beralkohol berbau SARA dan akhirnya terungkap tidak memiliki SKPL-MB,” ujar Dhiyaul Hayati seperti dilansir dari Antara. ”Garis besarnya kode 47221 itu tidak diminum di tempat, sedangkan Holywings menyediakan tempat. Outlet Holywings di Medan juga tidak punya izin, sedangkan mereka menjual minuman keras dan kerap ditongkrongi kawula muda,” terang Dhiyaul Hayati.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPRD Sulsel Minta Status RS Ainun Habibie Parepare DiperjelasDPRD Sulawesi Selatan minta pemprov memperjelas status pengelolaan RS Ainun Habibie Parepare, berkaitan dengan program RPJM pembangunan 5 RS regional
Read more »
Anggota DPRD DKI Jakarta minta Anies tinjau ulang perubahan nama jalanAnggota DPRD DKI Jakarta Rasyidi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau ulang perubahan 22 nama jalan di Ibu Kota karena dinilai menyulitkan ...
Read more »
Terkait Izin Operasional Holywings, Pemko Medan Diminta Buat Kajian TersendiriMeskipun Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan sejumlah pihak telah meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menutup dua outlet Holywings di Kota Medan, namun Wali Kota Medan Bobby Nasution bersikukuh untuk tidak menutup tempat hiburan malam yang tengah menuai kontroversi tersebut.
Read more »
Berakhir Tragis, Undangan ‘Ngunduh Mantu’ Anggota DPRD Gresik Ini ‘Kubur’ Karier Politiknya SendiriPemilik pesanggrahan keramat Ki Ageng di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng Gresik itu memang lama dikenal masyarakat memiliki kelebihan supranatural.
Read more »
Ditarget Sepuluh Kursi DPRDLAMONGAN, Radar Lamongan - DPC PDI Perjuangan Lamongan akhirnya memiliki ketua definitif. Itu setelah Husen mendapatkan SK penetapan dan pengesahan ketua. SK bernomor 238/KPTS/DPP/VI/2022 itu menyebutkan masa bakti periode 2019-2024. Selain Husen sebagai ketua, SK itu juga menyebutkan Reso Suprapto sebagai sekretaris, dan Fujika Senna Oktavia menjadi bendahara.
Read more »
Anggotanya Resmi jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Gresik: Pemanggilan Harus Ada Surat Dari GubernurPasca penetapan Nur Hudi Didin,anggota DPRD Gresik dari Fraksi NasDem sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama,perkawinan manusia dengan kambing
Read more »