DPRD Kabupaten Jember minta BPK audit anggaran COVID-19 2020 di wilayah itu karena ditemukan anggaran bantuan tidak terduga COVID-19 sebesar Rp107 miliar tanpa pertanggungjawaban.
Kemudian sisanya dana Rp18,9 miliar yang termuat sebagai kas dalam rekening kas umum daerah di Bendahara Umum Daerah sebelum akhirnya ada pengembalian masing-masing sebesar Rp17,8 miliar pada tahun 2020 dan senilai Rp1,8 miliar pada tahun 2021.
"Berdasarkan temuan itu, Pimpinan DPRD Jember menyepakati untuk meminta BPK melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu karena ada Rp107 miliar uang negara untuk penanganan COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap politikus PKB Jember itu. Ia berharap adanya hasil dari rekomendasi BPK tersebut dalam audit khusus anggaran COVID-19 tahun 2020 dan apabila ada potensi kerugian keuangan negara maka bisa diproses ke aparat penegak hukum.
"Kalau sampai hasil audit investigasi BPK nanti menyebutkan potensi kerugian negara, maka persoalan itu bisa dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena ada potensi terjadi tindak pidana korupsi dalam belanja dana BTT COVID-19," katanya. Sebelumnya BPK Jawa Timur memberikan opini tidak wajar kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar yakni salah satunya tidak ada pengesahan atas APBD Tahun Anggaran 2020.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Klaster Keluarga yang Terpapar Covid-19 di Jember Bertambah |Republika OnlineHari ini ada tambahan baru positif COVID-19 sebanyak enam pasien.
Read more »
Dinkes Pekanbaru Tarik Vaksin Covid-19 dari RS, DPRD Minta Masyarakat Tak Perlu Panik - Tribunnews.comDinkes Pekanbaru Tarik Vaksin Covid-19 dari RS, DPRD Minta Masyarakat Tak Perlu Panik via tribunnews
Read more »
Tingkatkan Kesadaran Cegah Covid-19, DPRD Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Perda TibumPemkot Bogor diminta memaksimalkan Perda Ketertiban Umum guna mencegah penyebaran Covid-19. Selengkapnya: 👇 Bogor
Read more »
DPRD Kota Bogor Usul Penerapan Perda Tibum Redam Penularan Covid-19, Sebab..DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengusulkan kepada pemkot setempat agar menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) untuk penanganan dan menekan penularan Covid-19 di daerah itu. TempoMetro
Read more »
10 Anggota DPRD Kota Surabaya Positif Covid-19, Pernah Berkunjung ke Luar DaerahHasil tes swab kepada sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya ditemukan beberapa anggota legislatif terkonfirmasi positif Covid-19.
Read more »
Pemprov DKI Temukan 19 Kasus Mutasi Baru Covid-19Dari jumlah tersebut, kata Dwi, 18 di antaranya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, dan 1 kasus transmisi lokal.
Read more »