DPRD DKI Sebut Status Hukum Jakpro Perlu Diubah karena Bakal Garap Blok Migas TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta menilai status hukum PT Jakarta Propertindo sebagai BUMD DKI Jakarta perlu diubah karena adanya penambahan penugasan.Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjelaskan penambahan penugasan tersebut seperti menjadi perwakilan DKI Jakarta dalam mengelola 'participating interest' 10 persen di wilayah kerja North West Java dan South East Sumatera .
WK-SES adalah salah satu lokasi penghasil minyak dan gas bumi alias migas di Tanah Air. PT Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi mengambil alih pengelolaan WK-SES pada September 2018. Mulanya blok migas seluas 6.082 kilometer persegi ini dioperasikan oleh PT China National Offshore Oil Company SES Ltd. Operator WK-SES kemudian berpindah ke PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera atau PHE OSES.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPRD DKI Sepakati Pembentukan Anak Usaha JakPro Untuk Jatah PI Blok MigasRevisi Perda diajukan agarJakPro dapat membuat anak usaha baru untuk mengambil jatah participating interest 10% pada wilayah kerja Offshore Southeast Sumatra.
Read more »
Hadiri Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Pj Gubernur Sepakati Raperda JakPro dan Pengelolaan Keuangan DaerahPemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyepakati Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Read more »
DPRD DKI: Status hukum Jakpro perlu diubah karena penambahan penugasanDPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa status hukum PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD DKI Jakarta perlu diubah mengingat adanya penambahan ...
Read more »
Perubahan Aturan, Pj Gubernur Berharap Pendapatan Jakarta Bisa BertambahPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Rabu (28/12/2022).
Read more »
Banggar DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Tambah Biaya tidak Terduga |Republika OnlineAnggaran biaya tidak terduga DKI tahun 2023 sebesar Rp 648,5 miliar sangat kecil.
Read more »
DPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia TanahKetua DPRD DKI Prasetyo Edu Marsudi dan dan Pj Gubernur Heru Budi Hartono sepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah.
Read more »